ASKARA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menegaskan akan menindak oknum yang menyelewengkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Pasalnya, saat ini pemerintah sedang berupaya mengawasi dan mengendalikan penjualan solar bersubsidi. 

Pihaknya juga akan mendisiplinkan para konsumen, khususnya truk-truk tambang dalam penggunaan solar bersubsidi. 

"Melalui Direktorat Mineral dan Batubara, kami juga akan mengimbau mereka untuk tidak menggunakan BBM subsidi, jika tidak dihiraukan akan kami berikan tindakan tegas," tegas Arifin dalam keterangannya, dikutip Jumat (8/4).

Ditegaskan Arifin, pemerintah sudah menyiapkan hukuman bagi pelaku penyelewengan solar bersubsidi, mulai dari penghentian operasi hingga pidana. 

"Jika ada penyelewengan solar bersubsidi, maka penertiban pelaku penyelewengan akan ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian atau dinas perhubungan dan akan memberikan sanksi kepada operator maupun penyalur," ujarnya.

Untuk menjamin ketersediaan solar subsidi dan penyalurannya tepat sasaran, PT Pertamina (Persero) juga akan membagikan dan mewajibkan pembelian dengan kartu kendali.

"Kartu itu akan digunakan untuk mencatat pembelian Solar bersubsidi. Pada kartu kendali tersebut tercantum nomor polisi kendaraan dan jenis kendaraan," jelasnya.

Arifin menjelaskan petugas akan mencatat jenis kendaraan, nomor polisi, serta jumlah pembelian solar bersubsidi yang dilakukan konsumen di SPBU.

Selain itu, Pertamina juga akan melakukan pengaturan jam pelayanan solar bersubsidi di SPBU serta larangan adanya antrean sebelum jam pelayanan.

Pertamina juga akan melakukan monitoring stok BBM melalui command center, koordinasi PT Pertamina (Persero) dengan penegak hukum dan pemerintah daerah. 

Perusahaan pelat merah itu juga telah membentuk satgas RaFi (Ramadan & Idulfitri) dan menyiapkan berbagai layanan tambahan berupa SPBU siaga, mobil tangki siaga, motorist, SPBU kantong dan rest area yang dilengkapi fasilitas kesehatan bagi para pemudik di beberapa titik jalur mudik saat Lebaran. 

"Kami memastikan BBM subsidi cukup saat Ramadan dan Idulfitri serta memberi sinyal penambahan kuota hingga 10 persen sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap permintaan yang meningkat karena kegiatan ekonomi yang juga meningkat," pungkasnya. (ant/jpnn)