Sistem Penjualan Tiket MotoGP Disebut Tak Beres, Gubernur NTB Diminta Bertindak
ASKARA - DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), meminta Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengevaluasi anak buahnya di organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat pada event MotoGP Mandalika 2022.
Pasalnya, ditemui banyak persoalan saat perhelatan MotoGP di Mandalika itu.
Menurut Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Satriawandi, permasalahan itu mulai dari penjualan dan penukaran tiket, pengaturan transportasi yang menyebabkan kemacetan dan penumpang telantar hingga mahalnya penjualan kamar hotel.
“Sistem penjualan tiket yang tidak beres, banyak masyarakat kena tipu oleh oknum, sampai sekarang belum jelas pengembalian uang mereka,” kata Lalu, kepada wartawan di Mataram, Selasa (22/3).
Menurut legislator yang berasal dari Dapil Kabupaten Lombok Tengah, apabila dari hasil evaluasi ditemukan ada yang tidak beres, Gubernur NTB berwenang mengambil tindakan.
“Tentunya Gubernur punya otoritas misalkan merotasi pimpinan OPD," kata dia.
Satriawandi menilai antara OPD dan stakeholder yang ada kurang dalam melakukan koordinasi, sehingga terjadi masalah di lapangan. Salah satu contoh persoalan kamar hotel.
"Bayangkan sebanyak 6.000-an kamar hotel tidak bisa terjual. Padahal jauh sebelumnya beredar informasi bahwa kamar hotel sudah full booking,” ujarnya.
Namun, Satriawandi mengakui pelaksanaan MotoGP di Sirkuit Mandalika sukses digelar, sehingga mampu membawa nama baik NTB di mata dunia.
"Terima kasih kepada Gubernur, forkopimda, dan masyarakat NTB yang mampu menjaga keamanan serta kenyamanan sehingga terlaksananya event MotoGP dengan sukses," pungkas dia. (ant/jpnn)
Komentar