ASKARA - Wacana terkait penundaan pemilu 2024 terus mengemuka. Sejumlah pihak terus memperdebatkan soal setuju atau tidak. Bahkan ada yang menyebut, rakyat menginginkan penundaan pemilu 2024. 

Terkait hal itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengatakan, ada menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencoba mendikte agenda pribadi terkait wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut.

Menurut pandangan Masinton, upaya yang dilakukan oleh sosok menteri tersebut bisa dikategorikan mengangkangi demokrasi.

"Ini menurut saya pimpinan, kegelisahan yang dalam konteks demokrasi kita hari ini. Suasananya ketika ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi," ungkap Masinton, saat menyampaikan interupsi di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/3).

Masinton mengatakan, dia menghormati dan mengapresiasi berbagai pandangan partai politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Kata dia, penyampaian pandangan tersebut merupakan bagian dari tugas parpol yakni melakukan agregasi, artikulasi, dan aspirasi.

Namun, Masinton mengaku terganggu melihat indikasi pencabutan demokrasi di balik wacana penundaan pemilu. Dia berkata, demokrasi coba dibentuk tidak lagi dengan pola dari bawah ke atas atau dialog, melainkan lewat upaya-upaya pemaksaan.

Masinton juga mengingatkan menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.

"Ini yang menurut saya, DPR harus mengingatkan. Dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintahan, menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Ranah politik itu ranah parpol," ujarnya.

Ditambahkan Masinton, masyarakat merasakan negara saat ini seolah-olah hanya diatur oleh beberapa orang. Jika dibiarkan, menurutnya, akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

"Bagaimana terang-terang dinyatakan, saya lihat di podcast-nya, tiga tahun ya sama saja tiga periode, putusan MK (Mahkamah Konstitusi) 2,5 tahun lewat 2,5 tahun sudah terhitung satu periode," ujarnya.

Masinton mengingatkan bahwa substansi demokrasi adalah dialog, bukan pemaksaan terhadap hal-hal strategis. Ia menentang berbagai upaya pemaksaan terhadap proses demokrasi.

"Bukan kaya gaya ngatur-ngatur," ujarnya.

Wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 masih bergulir di tengah masyarakat. Wacana itu dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan didukung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tersirat mendukung wacana penundaan Pemilu 2024. Ia mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu.

Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.