ASKARA - Perdebatan antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Anggota DPR RI Fadli Zon terkait tidak adanya nama Soeharto dalam Keppres Jokowi terus meruncing. 

Keduanya saling melempar cuitan tentang keppres tersebut di media sosial. 

"P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jgn belokkan sejarah!" tulis Fadli Zon di akun Twitter miliknya, Jumat (4/3). 

Tak tinggal diam, Mahfud MD membalas permintaan Fadli Zon dengan memintanya mengajak sendiri sejarawan itu untuk berdebat. 

"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa jg langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sdh berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. St jg tak sempat jd Panitia debat."

Sebelumnya, Fadli Zon mengaku sudah membaca Keppres No 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negera. 

Waketum Gerindra itu meminta Keppres itu direvisi karena menghilangkan peran Soeharto dan PDRI. 

"Sy sdh baca Keppres No 2/2022 ttg Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi. Data sejarah byk salah. Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sbg Komandan lapangan, juga hilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Fatal. @jokowi @mohmahfudmd."

Mahfud MD pun menjelaskan persoalan itu dalam kicauan-kicauannya. Ia mengatakan, Keppres tersebut bukan buku sejarah, tapi penetapan atas satu titik krusial sejarah. 

Keppres itu, kata Mahfud MD, tak menghilangkan nama Soeharto di dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Nama dan peran Soeharto disebutkan di Naskah Akademik Keppres yang sumbernya komprehensif.

Presiden Joko Widodo telah meneken keputusan Presiden Nomor 2/2022 atau Kepres 1 Maret tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara.