ASKARA - Prabowo Subianto masih berada di peringkat tertinggi di antara kandidat calon presiden (capres) lainnya di Pilpres 2024 mendatang. 

Hal itu diketahui berdasar hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dilakukan pada bulan Februari 2022 kemarin. 

Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry mengatakan, tetap tingginya elektabilitas Prabowo lantaran saingannya terdahulu sebagai kandidat capres yakni Joko Widodo (Jokowi) sudah menjadi presiden. 

Kemudian, kata Gema, belum ada tokoh nasional lain yang menjadi rival bagi Prabowo.

"Karena Jokowi tidak bisa lagi ikut berkontestasi maka hingga saat ini relatif belum ada tokoh nasional yang menjadi rival terberat Prabowo. Selain faktor itu, publik juga mengapresiasi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo adalah menteri terbaik menurut persepsi publik," ujar Gema dalam rilis survei LSN, Kamis (3/3).

Adapun pertanyaan kepada responden jika pemilu dilaksanakan hari ini, Prabowo Subianto menjadi kandidat capres yang paling diminati dengan presentase 21,9 persen. 

Lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 19,2 persen dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 18,8 persen.

Menurut Gema, publik puas terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Faktor lainnya karena Prabowo dianggap mampu menjadi pemimpin yang membawa Indonesia lebih baik.

"Selain faktor itu, rakyat percaya sosok Prabowo Subianto mampu menjadi pemimpin yang membawa Indonesia lebih baik ke depannya," urainya.

Survei LSN ini juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. 

Sebanyak 70,4 persen rakyat menyatakan puas dan sangat puas. Hanya 26,8 persen publik yang mengaku tidak atau kurang puas terhadap pemerintahan Jokowi.

"Sedangkan tentang isu-isu atau masalah yang paling mendapatkan perhatian publik, sedikitnya ada lima masalah mendesak yang perlu mendapatkan penanganan segera dari pemerintahan Jokowi, yakni masalah mahalnya harga sembako (28,5 persen), masalah sulitnya mencari pekerjaan (19,4 persen), masalah jalan atau infrastruktur rusak (17,2 persen), masalah korupsi (11,8 persen), dan masalah penanganan kemiskinan (11,2 persen)," terang Gema.

Selain itu, terkait usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang disampaikan oleh beberapa tokoh nasional mayoritas publik menyatakan menolak.

"Berdasarkan temuan survei LSN, sebanyak 68,1 persen responden menyatakan 'tidak setuju' terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan apapun. Hanya 20,5 persen responden yang mengaku 'setuju' dan sebanyak 11,4 persen menjawab tidak tahu alias tidak dapat memberikan tanggapan," katanya.

Dengan demikian, meskipun mayoritas publik mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sebagian besar dari mereka menentang ide penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan tokoh-tokoh partai politik dan segelintir tokoh nasional lainnya.

“Publik justru berharap nama Jokowi yang berhasil memimpin negeri ini dalam dua periode tidak dirusak oleh ide-ide liar yang mungkin dapat memicu munculnya kekacauan baru di Republik ini. Mayoritas publik berharap Pemilu 2024 tetap terlaksana dan Presiden Jokowi dapat mengakhiri kekuasaannya dengan mulus (soft landing)," pungkasnya.

Survei LSN tersebut dilakukan pada periode 12-24 Februari 2022 di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah sampel ini sebesar 1.537 responden yang diperoleh melalui teknik multi-stage random sampling.

Sementara, margin of error sebesar ± 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden dengan bantuan kuesioner.