ASKARA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan anggota TNI-Polri dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, hal itu diketahui dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya dengan meminta keterangan berbagai pihak dan peninjauan langsung ke lokasi. 

"Ada temuan soal pengetahuan dan keterlibatan oknum anggota TNI-Polri. Jadi kita mendapat keterangan ada beberapa oknum anggota TNI-Polri terlibat dalam proses kerangkeng tersebut," ungkap Anam dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/3).

Dikatakan Anam, terdapat tindakan kekerasan dan merendahkan martabat yang dilakukan oleh beberapa anggota TNI dan Polri kepada penghuni kerangkeng. 

Diungkapkannya, beberapa kekerasan dilakukan dengan modus pelatihan fisik, seperti 'gantung monyet'.

"Jadi kalau dikatakan misalnya melatih fisik gitu, terus sharing soal metodologi latihan fisik termasuk 'gantung monyet' misalnya. Yang berikutnya ada salah satu oknum anggota TNI yang juga melakukan kekerasan. Kami mendapatkan informasi tersebut," jelasnya.

Dari hasil penyelidikan itu, kata Anam, pihaknya sudah mengetahui jumlah TNI-Polri yang terlibat dan sudah mengantongi nama-nama tersebut.

"Nama masing-masing dan informasi penunjang lainnya termasuk pangkat dan lain sebagainya," terangnya.

Ditambahkan Anam, pihaknya telah menyurati instansi terkait untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga keterlibatan anggota TNI-Polri itu dapat terungkap.

"Kami juga berkoordinasi dengan teman teman TNI AD khususnya POM TNI AD. Kami melayangkan surat kepada POM TNI AD untuk meminta bantuan melakukan pendalaman dan penyelidikan karena ada oknum TNI yang terlibat dalam kerangkeng," pungkasnya.