ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan instruksi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

BNPB diminta selalu mengecek dan melakukan pembaruan instrumen-instrumen peringatan dini bencana. 

Menurut penilaian Jokowi, peringatan dini kerap luput dan dilupakan sehingga upaya mitigasi bencana menjadi tidak maksimal.

"Instrumen-instrumen peringatan dini harus terus di-upgrade dan dicek secara rutin. Ini yang sering kita tidak disiplin di sini," kata Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional BNPB 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/2). 

Jokowi mengaku memahami tidak semua pengadaan alat berada di bawah tanggung jawab BNPB. Ada banyak instrumen mitigasi yang ditangani kementerian/lembaga lain. Namun, itu tidak bisa menjadi alasan bagi BNPB untuk tidak bekerja secara maksimal.

"Saya minta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menjalankan tugas mereka. Ini sangat penting karena menyangkut keselamatan rakyat," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan dalam menghadapi bencana, orientasi pencegahan harus selalu diutamakan. Dia menyadari beberapa bencana alam seperti gempa bumi dan gunung meletus memang tidak bisa dicegah. Namun, ada beberapa yang bisa ditangkal, seperti banjir dan tanah longsor.

"Banjir bisa dicegah dengan penghijauan, dengan penanaman vegetasi. Begitupun longsor. Di beberapa daerah, ini harus segera dilakukan, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, dan NTB. Penanaman vetiver lebih digalakkan, bangun bendungan, lakukan pendalaman sungai, saluran air, dan lain-lain," terang Jokowi.

Jokowi menyampaikan daerah pesisir yang rawan tsunami dan taifun, pencegahan bisa dilakukan dengan menanam vegetasi penghambat ombak dan badai, Misalnya, mangrove, nipah, cemara pantai, waru laut, dan kelapa.

Langkah pencegahan juga harus dilakukan dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan gedung, jalan, jembatan, bendungan, dan lain-lain harus mempertimbangkan risiko bencana sehingga dampak atau kemungkinan buruk bisa ditekan.

"Perizinan-perizinan usaha dan pembangunan yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana. Pembangunan infrastruktur harus mengurangi risiko bencana, bukan malah menambah risiko. Sering kali kita bangun tapi lupa mengenai ini," tuturnya.

Jokowi mengatakan, BNPB tidak bisa sendiri dalam melakukan semua upaya itu. Institusi tersebut harus bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, serta masyarakat di kawasan setempat.

"BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat, pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan berorientasi pada tangguh bencana," tegas dia.

Hal tersebut merupakan bagian dari budaya kerja siaga, antisipatif, dan responsif memang semestinya dipegang teguh oleh BNPB. Presiden mengingatkan ada banyak bencana yang datang tiba-tiba, bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya, termasuk pandemi covid-19. BNPB harus terus waspada.

"Tapi semua ketidakterdugaan itu harus bisa kita tangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya.