ASKARA - Pemerintah disebut belum akan menarik rem darurat dengan memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat meski kasus Covid-19 varian Omicron sudah mengalami lonjakan. 

Hal itu diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo. Menurutnya, data mingguan terakhir menunjukkan, meski angka kasus meningkat tinggi namun angka keterpakaian rumah sakit masih sangat terkendali. 

"Sehingga 'rem' darurat belum perlu ditarik," ujar Abraham, dalam keterangan tertulis, Selasa (8/2).

Dikatakan, kesiapan pemerintah menghadapi Omicron telah lebih baik karena selalu melibatkan para pakar, serta berbasiskan data dan kajian ilmiah.

Abraham mencontohkan, tingkat fatalitas dari Omicron yang lebih rendah dibanding varian Delta.

"Setelah kita kaji karakteristik keparahan Omicron lebih ringan dari Delta, pemerintah pun mengambil kebijakan untuk prioritas isolasi mandiri atau isolasi terpusat bagi yang bergejala ringan atau tanpa gejala, dan memprioritaskan rumah sakit bagi lansia atau yang memiliki komorbid," jelas Abraham.

"Ini bukti nyata kesiapan pemerintah menghadapi Omicron," tambahnya. 

Abraham memastikan, perubahan level PPKM akan disesuaikan dengan penilaian di masing-masing daerah. 

Beberapa indikator perubahan level PPKM itu adalah peningkatan keterisian atau okupansi tempat tidur rumah sakit, dan pencapaian vaksinasi.

"Arahan bapak Presiden dalam ratas evaluasi PPKM kemarin (Senin, 7/2), capaian vaksinasi harus terus ditingkatkan dan protokol kesehatan harus semakin disiplin," ujarnya.

Terkait kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), ujar Abraham, akan tetap mengikuti level PPKM sesuai Surat Keputusan Bersama 4 Menteri serta Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta dan Menteri Agama.

"Soal PTM tidak ada yang berubah," tandasnya.