ASKARA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar mengungkapkan adanya ancaman terorisme yang berusaha menyusup ke institusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Serangan teror terhadap simbol-simbol negara pemanfaatan platform medsos (media sosial) baru dan ancaman infiltrasi jaringan teror ke institusi pemerintah,” ungkap Boy, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (25/1). 

Dijelaskan, kelompok terorisme tersebut mencoba memberikan pengaruh kepada pegawai di institusi BUMN dan mengincar sumber daya yang dimiliki negara.

“Karena strategi mereka juga sepertinya ingin mencoba mendapatkan dukungan dari unsur-unsur yang bekerja di sektor pemerintahan termasuk di Badan Usaha Milik Negara, yang bisa saja mereka ingin memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara,” terang Boy.

Pada kesempatan itu, Boy menekankan jika BNPT selalu berusaha melakukan pencegahan agar kelompok terorisme tersebut tidak bisa mempengaruhi ataupun mengambil institusi BUMN.

“Oleh karena itu upaya upaya pencegahan jiwa kita laksanakan bersama kepada mereka-mereka yang berada di sektor pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara,” kata dia.

Tak hanya itu, pihaknya juga menemukan 600 akun di media sosial yang mengandung paham radikalisme.

"Kami mencatat setidaknya ada 600 akun berpotensi radikal," ujar Boy. 

BNPT pun telah melakukan pengawasan terhadap akun-akun tersebut dengan bekerja sama bersama kepolisian, TNI, BIN, Kominfo dan BSSN.

Dia kemudian merinci akun yang diduga menyebarkan konten-konten terorisme.

Boy menjelaskan ada 650 konten propaganda, 409 konten umum dan informasi serangan, 147 konten anti NKRI, 85 konten anti Pancasila, tujuh konten intoleran.

“Dan dua konten paham takfiri,” ucap Boy.

Boy mengatakan, ada 13 konten berkaitan dengan pelatihan aksi terorisme. Lalu ada 40 konten pendanaan terorisme. 

Maka dari itu dia menegaskan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengawasi akun tersebut.

"Seluruhnya kami kerjasamakan dengan berbagai stakeholder yang ada, apakah di kepolisian, BSSN, BIN, TNI dan juga Kominfo," tandasnya.