Minggu, 19 Mei 2024 | 13:24
NEWS

Potensi Perubahan Status dari Tawanan Perompak Jadi Tahanan Perang Bagi Pelaut Indonesia di Kapal Rwabee

Potensi Perubahan Status dari Tawanan Perompak Jadi Tahanan Perang Bagi Pelaut Indonesia di Kapal Rwabee
Ilustrasi bajak laut (Dok Pixabay)

ASKARA - Pemberontak Houthi Yaman menolak membebaskan kapal barang Rwabee yang dibajak sejak 2 Januari 2022 lalu.

Menurut pejabat milisi Houthi, Hussein Al-Azzi, melansir Arab News yang ditulis pada Sabtu (15/1) lalu, alasan penolakan tersebut karena kapal itu membawa senjata untuk koalisi Arab mendukung legitimasi di Yaman. 

Bahkan, pejabat itu menyebutkan dalam cuitannya di media sosial bahwa kapal itu juga tidak dimuati kurma atau mainan anak-anak, tetapi sarat dengan senjata. 

Lantas bagaimana nasib para awak kapal yang ikut ditahan, dimana salah seorang di antaranya Warga Negara Indonesia bernama Surya Hidayat Pratama?

Menurut sejumlah sumber, kabarnya kondisi para awak baik dan berada di hotel di Yaman. Tapi hingga kini belum ada kepastian kapan akan dibebaskan. Lalu dalam situasi seperti ini, posisi awak kapal WNI tersebut sebagai apa jadinya?

Pengamat Maritim, Laksamana Madya Sulaiman Ponto berpendapat, Arab Saudi dalam kondisi berperang di wilayah tersebut dan kapalnya ditahan oleh pemberontak Yaman atau Houthi. Posisi awak kapal dapat sebagai tawanan kapal yang dibajak atau tahanan perang.

"Kapal Rwabee berbendera UEA dan disewa oleh Arab Saudi. UEA dan Arab Saudi masuk dalam koalisi yang berperang dengan pemberontak Houthi. Jadi bisa berbeda versi status dari awak kapal yang ditahan oleh Houthi," kata Sulaiman Ponto kepada wartawan, Selasa (18/1). 

Apalagi, kata Sulaiman, menurut versi Arab Saudi kapal tersebut dibajak, jadi status awak kapal adalah disandera oleh Pemberontak Houthi. 

"Sementara menurut versi pemberontak Houthi kapal tersebut adalah kapal militer, karena mengangkut perlengkapan militer yang ditangkap dalam operasi militer, bukan tidak mungkin bila awak kapal berpotensi dianggap sebagai tahanan perang atau prison of war (POW)," jelas mantan Kabais itu. 

Terkait kapan para sandera khususnya pelaut Indonesia dapat dibebaskan, Sulaiman berpandangan hal itu sangat tergantung pendekatan dari pemerintah Indonesia. 

"Yang menangkap harus dapat diyakinkan bahwa yang ditangkap itu bukan warga Arab Saudi," ujarnya.

Pendapat senada disampaikan pengamat maritim, Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa. Menurutnya, terdapat risiko yang dihadapi para pelaut ketika melewati daerah konflik seperti perang antara Koalisi Arab Saudi dan Pemberontak Yaman ini. 
Negara Indonesia pun memiliki Perpu No 23/1959 sebagai pengganti UU No 74/1957 yang dapat sedikit banyak menjelaskan situasi tersebut.

"Perang pemberontakan di Yaman sudah berlangsung selama 6 tahun. Artinya, setiap Pelaut WNI yang sign on di kapal-kapal negara-negara yang terlibat pertempuran di Yaman dan berlayar di area pertempuran atau konflik tersebut, tentunya memahami risiko yang akan dihadapi, bila kapalnya terlibat langsung dalam konflik tersebut," kata salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) itu. 

Dikatakan, jika berkaca kepada Indonesia, apa yang dilakukan pemberontak Houthi di Yaman patut diduga adalah bagian dari strategi perang saat ini. 

"Kenyataan bahwa hanya kapal-kapal berbendera koalisi yang menjadi target para pemberontak Houthi di Yaman menjadi penguat dasar berpikir kita, bahwa apa yang dilakukan oleh para pemberontak Houthi di Yaman adalah bagian dari strategi perang mereka," terangnya. 

Lantaran itu, kata Capt Hakeng ke depan perlu ada edukasi khusus bagi para pelaut Indonesia, supaya mereka paham risiko yang dihadapi.

Di samping itu, lanjut Capt Hakeng, para pelaut Indonesia yang bertugas di daerah rawan konflik yang dilalui harusnya mendapatkan tambahan kompensasi dari luar penghasilan pokok yang diterima. 

"Selain itu premi asuransi juga bertambah bila melewati wilayah konflik (war risk zone). Karena faktor risiko bertambah, tapi kebanyakan asuransi kapalnya yang bertambah sedangkan tambahan penghasilan bagi pelautnya seringkali dilupakan," jelasnya.

Capt Hakeng mengingatkan, hal itu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, BAB III Perekrutan dan Penempatan Pelaut Ke Tempat Tujuan Atau Ke Kapal Dan Pemulangan (Repatriasi) Bagian Kedua Pasal 20 yang menyebutkan: "Apabila perusahaan keagenan awak kapal menempatkan pelaut di atas kapal yang berlayar melalui wilayah rawan konflik, maka pemilik dan operator kapal melalui perusahaan keagenan awak kapal wajib memberi kompensasi tambahan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama antara pemilik operator kapal dengan serikat pekerja".

Hal lain yang dicermati Capt Hakeng yakni mengenai tanggung jawab agen kapal yang mempekerjakan awak kapal WNI bernama Surya Hidayat Pratama, Chief Officer untuk membebaskan pelaut Indonesia tersebut.  

"Saya mendesak agen kapal yang memberangkatkan Surya Hidayat Pratama secara intensif melakukan komunikasi dengan Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, agar Kemenlu dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Yaman. Saya juga mendesak agar agen kapal dapat memberikan informasi up to date perihal perkembangan situasi terkini yang diketahuinya serta dapat melakukan komunikasi dengan perusahaan UEA selaku pemilik kapal (negara bendera kapal). Upayakan semaksimal mungkin dapat membebaskan awak kapal WNI dari tahanan pemberontak Houthi," pungkasnya.

Komentar