ASKARA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung, Selasa (11/1). 

Dugaan korupsi di perusahaan pelat merah tersebut terkait dengan leasing pesawat. 

Erick juga melaporkan secara khusus jenis pesawat yang diduga dikorupsi, yakni ATR 72-600.

"Hari ini khususnya memang adalah ATR 76-600 yang ini tentu kami berikan audit investigasi, bukan tuduhan," kata Erick kepada pewarta, di Kantor Kejaksaan Agung di Jakarta, Selasa (11/1).

Menurut Erick, dugaan kasus ini mungkin saja dapat dikembangkan, tidak hanya terbatas pada satu jenis pesawat saja.

"Pengembangan pesawat terbang lain? Dimungkinkan kan, ini benar-benar akan transparansi," imbuhnya.

Dikatakan Erick, laporan ini merupakan bagian dari aksi bersih-bersih BUMN yang tujuannya untuk menyehatkan perusahaan negara. 

Erick mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini program menyeluruh yang dilakukan Kejaksaan dan BUMN. Sudah saatnya oknum BUMN ditertibkan. Ini tujuannya untuk menyehatkan BUMN. Data melibatkan dari BPKP, karena bagian audit," ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, laporan yang diterima pihaknya merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dengan Kementerian BUMN dalam rangka bersih-bersih perusahaan pelat merah dari korupsi. 

Tak hanya itu, Burhanuddin mengatakan pertemuannya dengan Erick Thohir juga membahas proses restrukturisasi Garuda.

"Hari ini masalahnya adalah Garuda Indonesia, yang pertama restrukturisasi Garuda, lalu kedua adalah laporan garuda untuk pembelian ATR 72-600 dan juga ini adalah utamanya dalam rangka kami dukung Kementerian BUMN dalam bersih-bersih," jelasnya.

Pihaknya, tambah Burhanuddin, siap untuk memberikan dukungan terhadap program bersih-bersih BUMN.

"Ini adalah utamanya dalam rangka kami mendukung Kementerian BUMN untuk bersih-bersih. BUMN yang bersih akan lebih baik dan tentunya di bawah kepemimpinan Menteri Erick kami dukung," tandasnya.