ASKARA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati merespons pernyataan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menyebutnya tidak pernah hadir dalam undangan pembahasan anggaran.

Menukil akun Instagram-nya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa undangan yang dilayangkan MPR kepadanya sebanyak dua kali. Pertama, pada tanggal 27 Juli 2021. 

Saat itu, kata Sri Mulyani, dia tak bisa hadir lantaran bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. 

"Tanggal 28/September /2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," ujarnya, Rabu (1/12).

Sementara, terkait anggaran MPR RI, Sri Mulyani menjelaskan, seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali sebagai dampak merebaknya Covid-19 varian Delta.

Tujuan refocusing itu, untuk membantu penanganan Covid-19. Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

"Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Diakhir tulisnnya, Sri Mulani menuliskan, pihaknya terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.

Namun, Sri Mulyani tidak merespons permintaan pimpinan MPR Fadel Muhammad yang meminta agar dirinya dipecat. Dia hanya mengunggah beberapa tangkapan media yang menuliskan berita terkait.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut tidak menghargai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara.

Hal itu dikatakan Ketua MPR, Bambang Soesatyo. Pria yang biasa disapa Bamsoet itu mengungkapkan, pihaknya sulit berkoordinasi dengan Sri Mulyani untuk membahas anggaran.  

Padahal, kata Bamsoet, pimpinan MPR yang diwakili oleh Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad kerap mengudang Sri Mulyani untuk rapat membahas anggaran.

“Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan menteri keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," kata Bamsoet dalam keterangan persnya, Rabu (1/12).

Bamsoet mengatakan, Sri Mulyani pernah berjanji memenuhi undangan dari pimpinan MPR yang diwakili Fadel Muhammad. Namun, janji tersebut tidak dipenuhi sosok yang akrab disapa Ani tersebut. 

“Hal ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI periode 2018-2019 itu menyebut sebenarnya penting bagi Sri Mulyani membahas anggaran bersama pimpinan MPR. Pasalnya, MPR memiliki tugas mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi demi menanggulangi pandemi Covid-19. 

"MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," pungkas Bamsoet. 

Sebelumnya, MPR RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Sri Mulyani dari posisi menteri keuangan.

"Atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia, mengusulkan kepada Presiden Republika Indonesia untuk memberhentikan Saudari Menkeu," tutur Fadel Muhammad dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11). 

Dia beranggapan Sri Mulyani tidak memiliki sisi etik sebagai pejabat pemerintah.  

Sri Mulyani dianggap terkesan menyepelekan MPR. Eks Gubernur Gorontalo itu menuturkan bahwa Sri Mulyani selalu menghindari rapat dengan pimpinan MPR demi membahas anggaran Sosialisasi Empat Pilar.

Rapat digelar demi mencapai titik temu terhadap anggaran Sosialisasi Empat Pilar.