ASKARA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta membentuk pasukan siber atau cyber army yang disebut untuk membela Anies Baswedan.

Politisi Partai Gerindra itu memastikan, pembentukan pasukan siber MUI itu bukan atas arahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tidak ada arahan khusus (membentuk pasukan siber), kami menghormati semuanya. Dan kita sekarang masih terus berjuang melawan pandemi Covid-19. Jangan sampai ada masalah gangguan informasi lain yang tidak baik," tutur Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11).

Riza menilai, keberadaan pasukan siber dalam sebuah organisasi saat ini bukan hal yang aneh. Menurut dia, banyak organisasi yang juga memiliki pasukan siber.

Namun, mantan Anggota DPR RI itu meminta agar keberadaan pasukan siber tetap menjaga arus informasi dengan tidak menyebarkan berita hoaks ataupun fitnah yang tidak bertanggung jawab di media sosial.

"Gunakan medsos secara baik, secara bijak, saling menghormati, menghargai, setiap ada informasi kami mengajak untuk diteliti kembali, dicermati kembali, dipastikan lagi informasi dan gunakan informasi yang dapat dipercaya," kata Riza. 

Riza juga menilai, jika rencana pembentukan pasukan siber MUI Jakarta itu tak berkaitan dengan masalah politik. Menurutnya, setiap organisasi atau lembaga berhak memiliki pasukan siber.

"Kita tahu bahwa setiap organisasi punya kewenangan hak masing-masing sesuai AD/ART masing-masing. Jadi kita hormati semua dan semua kita ingin tidak berpolitik praktis," ujarnya.

Riza juga meminta agar hal ini tak dikaitkan dengan masalah pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Menurutnya, jalan menuju Pilpres 2024 masih panjang.

"Pilpres masih lama, pileg masih lama, pilkada masih lama. Sekarang saatnya bersatu padu berkolaborasi bersinergi membangun bangsa negara, khususnya DKI Jakarta," tandasnya.