ASKARA - Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (PP) DKI Jakarta, Thariq Mahmud merespons keras pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang yang meminta Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR) yang dianggapnya kerap terlibat bentrok.

Tahriq menilai, pernyataan Junimart tersebut tidak bijak lantaran bentrok tersebut dilakukan oleh oknum. 

“Harus bijak melihat bahwa ini ada oknum dari kedua ormas. Tidak bisa semena-mena, komentar dari anggota DPR RI yang juga praktisi hukum melihat ini dari sisi sempit. Sangat picik kalau harus dibubarkan," tegas Thariq dalam keterangan pers, Senin (22/11). 

Thariq membandingkan kasus bentrok tersebut dengan kasus korupsi kader PDI Perjuangan yakni Juliari Batubara. Menurut Thariq, tidak semua bisa disamaratakan.

“Kalau kita pukul rata semua anggota DPR RI adalah koruptor, kan kita salah. Masih banyak yang benar, jangan karena satu yang korupsi DPR RI dibubarkan. Kan ada juga (kader) PDIP yang tersandung kasus hukum termasuk korupsi, khususnya bansos. Bukan berarti kita bubarin partainya," kata dia. 

Sebagai organisasi nasional, kata Thariq, Pemuda Pancasila tidak bisa dipandang buruk lantaran adanya oknum yang bentrok dan melakukan hal lain. Pemuda Pancasila, sambung Thariq, selama pandemi Covid-19, merupakan salah satu ormas yang rutin memberikan bantuan kepada warga terdampak.

"Pemuda Pancasila itu ormas nasional, bukan lokalan dan selama global pandemi Covid-19, Pemuda Pancasila rutin melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian sembako dan juga vaksinasi bagi masyarakat. Kami juga memiliki Gugus Tugas Covid-19 di semua tingkatan baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota,” jelas Thariq. 

Dengan tegas, Thariq meminta Junimart untuk menarik pernyataannya. “Kami dari Pemuda Pancasila meminta Junimart Girsang sebagai anggota DPR RI merevisi kata-katanya di media publik," tegas Thariq.

Sekretaris Wilayah Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Embay Supriyantoro menambahkan, pernyataan Junimart Girsang tersebut seolah menggeneralisir semua yang berseragam atau yang memiliki seragam Pemuda Pancasila suka buat resah masyarakat.

"Logika berpikirnya Junimart Girsang ngaco. Anggota DPR memang tidak berseragam, tapi tetap bisa disebut oknum walaupun publik tahu dia dari fraksi atau partai apa. Dan, oknum-oknum partailah yang paling banyak melakukan ketidaktertiban di masyarakat dengan melakukan tindak korupsi, bahkan 'mengadu domba' masyarakat jelang pilkada atau pileg," kata Embay.

Embay lantas bertanya, jika oknum aparat yang berseragam dan kerap melakukan pungutan liar harus dibubarkan institusinya?

"Ormas PP (Pemuda Pancasila) yang sudah berusia 62 tahun, bukan ormas lokal. Kami punya banyak kader-kader terbaik yang tersebar di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bahkan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP sudah ber-KTA Pemuda Pancasila. Mau Junimart Girsang dicopot sebagai Wakil Ketua Komisi II, jika memang masih ngotot dengan statetment awalnya?" tandas Embay. 

Sebelumnya, terjadi bentrokan antara Pemuda Pancasila dan FBR, pada Jumat (19/11) sekitar pukul 17.00 WIB. Posko Pemuda Pancasila rusak akibat bentrokan ini. Atapnya yang terbuat dari asbes rusak hingga nyaris ambruk.