ASKARA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku muak dengan banyaknya permainan kotor di pelabuhan Indonesia. 

Terkait hal itu, Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan dan Polri berani menindak tegas mafia yang bermain di pelabuhan.
 
"Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/11). 
 
Dikatakan Luhut, sistem pelabuhan di Indonesia belum efisien. Pemerintah saat ini tengah mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia jadi efisien.
 
"Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," terang Luhut. 
 
Namun, salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah pihak-pihak yang bermain di sana. Mafia itu memaksa sistem tetap ribet di saat pemerintah mau ringkas.
 
Terkait permintaan Luhut tersebut, KPK memastikan akan menindaklanjutinya dan memulainya dengan pencegahan.
 
"Terkait dengan itu tentu upaya pencegahan terlebih dahulu yang kami sedang upayakan untuk lakukan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri. 
 
Pihaknya, kata Ali, akan memulai kajian tentang pelabuhan di Indonesia. Kajian itu nantinya akan memetakan modus korupsi di pelabuhan.

"Nah, tentu dari kajian-kajian itu nanti kan baru kemudian ditemukan di mana titik rawannya untuk potensi korupsi," ujar Ali.
 
Setelah itu, KPK akan membaca aduan yang masuk. Jika ada aduan terkait dugaan korupsi di pelabuhan, bakal langsung dieksekusi dengan kajian yang telah dilakukan.
 
"Oleh karena itu, tentu nanti dari laporan-laporan yang ada itu bagian yang akan ditelaah," tandas Ali.