ASKARA - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengingatkan Jenderal Andika Perkasa, agar tidak menjadi alat politik partai.

Diketahui, Jenderal Andika Perkasa telah disetujui Komisi I DPR RI sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto usai dilakukan fit and proper test yang digelar Sabtu kemarin (6/11).

"Kepada Panglima TNI yang baru jangan sampai menjadi alat politik kekuasaan bahkan alat partai politik yang berpotensi mencederai institusi TNI yang mandiri dan independen," kata Romo Benny, sapaannya dalam keterangan tertulis, Minggu (7/11).

Menurut Romo Benny, TNI mesti memihak rakyat bukan golongan apalagi partai tertentu. 

"Dalam hal TNI berpihak kepentingan bukan alat politik partai, golongan, kepentingan tetapi TNI menjaga Keutuhan Republik," ujarnya. 

Jenderal Andika, kata Romo Benny, juga harus mampu menjaga sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang mengganggu stabilitas negara. 

Menurutnya, pekerjaan rumah untuk TNI Polri saat ini, banyak yang belum selesai, baik dalam hal penguasaan teritorial, aksi terorisme, dan isu Papua.

"Maka harus ada komunikasi dua arah, saling memahami satu sama lain, Panglima harus memiliki kesadaran komunikasi yang baik," imbuhnya.

Selain itu, Romo Benny juga mendorong Panglima TNI mampu menjembatani pertarungan ekonomi baik antara Amerika dan Cina atau Rusia. Menantu AM Hendropriyono itu harus mampu memiliki lobi yang kuat kepada negara-negara superpower yang memiliki alat atau teknologi canggih.

"Saat ini juga dibutuhkan transfer teknologi, bagaimana Panglima punya lobi kepada negara-negara superpower, karena sekarang kan politik bebas aktif bagaimana kita memiliki kebebasan untuk kepentingan," tegasnya.

Sebelumnya, usai uji kepatutan dan kelayakan, Jenderal Andika Perkasa mengaku siap untuk menjalani tahap selanjutnya hingga resmi dilantik sebagai Panglima TNI. 

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR RI siang ini sudah menyetujui," ujar Andika.