PON XX sudah di depan mata, berbagai kekhawatiran muncul dari performa kinerja PB PON Papua yang diketuai oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Harian Yunus Wonda.

Sebagian besar venue belum selesai instalasi jaringan listrik dan air, jumlah dan ploting kendaraan belum ada, kedatangan dan kepulangan delegasi belum dipastikan pengaturannya, salah bangun venue, dan anggaran penyelenggaraan pertandingan dan pengamanan juga belum diturunkan. Berbagai macam indikator justru mengindikasikan hanya pemerintah pusat yang ingin PON berlangsung tepat waktu.

Terlepas bahwa PON adalah perhelatan nasional yang dibiayai oleh APBN dan APBD, namun jika dirunut ide awal mengapa PON XX dilaksanakan di Papua, hal itu merupakan permintaan Pemprov Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe pada periode pertama. 

Menurut keterangan dari berbagai sumber, LE sendiri yang aktif meyakinkan bahwa Papua sanggup mengadakan PON bahkan tanpa bantuan anggaran APBN. Sayangnya dengan berjalannya waktu, angin surga itu meredup dan kini PON XX dihadapkan pada berbagai kendala besar di atas ditambah capaian program vaksinasi yang baru sekitar 50 persen dosis pertama di empat kota penyelenggara.

Melihat kondisi tersebut di atas, apapun itu, kita harus mendukung keputusan Presiden RI, Joko Widodo, PON XX harus tetap berlanjut tetat waktu. Karena jika PON ditunda atau dibatalkan maka kinerja Pemprov Papua yang menjadi nahkoda PB PON Papua tidak bisa diukur dan dihakimi jika terjadi pelanggaran hukum. 

Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak dan masyarakat agar PON berjalan dengan lancar, walaupun sampai saat ini banyak sekali kritik dan hujatan sudah diarahkan pada kinerja PB Papua.

Bagi Pemprov Papua, now or never, perbaiki kinerja sekarang atau nanti sejarah akan mencatat bahwa PON akan menjadi perhelatan olahraga dengan kualitas terburuk sepanjang sejarah bangsa.