ASKARA - Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom merasa prihatin atas polemik 75 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal tersebut dinilai sebagai tindakan pelemahan lembaga antirasuah itu. 

“Kita sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi selama ini, terutama memuncak pelabelan intoleran dan radikalisme atas 75 pegawai KPK melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan belakangan ini," kata Pendeta Gomar, dikutip Sabtu (29/5).

Maka itu, PGI akan menyurati Presiden untuk dapat segera mengambil tindakan penyelamatan lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu dari upaya-upaya pelemahan tersebut, dengan menyelamatkan ke-75 pegawai KPK.

“Dengan disingkirkannya mereka yang selama ini memiliki kinerja baik serta memiliki integritas kuat dengan alasan tidak lulus TWK, dikhawatirkan membuat para penyidik berpikir ulang melaksanakan tugasnya dengan profesional," ujarnya.

Terlebih mereka yang dipinggirkan itu banyak yang sedang menangani kasus-kasus korupsi yang sangat signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, penyidik KPK Novel Baswedan, mengemukakan kegalauannya lantaran tak habis pikir dengan pelabelan tersebut. 

“Bagaimana kita mau berbangsa bila yang selama ini bekerja profesional tiba-tiba dilabeli radikal dan menjadi musuh negara?" ucap Novel.

Novel juga menyebutkan bahwa TWK bukanlah tools untuk melihat seseorang lulus atau tidaknya seseorang menjadi ASN dalam alih status ini. 

"Prosesnya adalah upaya yang sudah ditarget. Ada fakta dan bukti untuk ini. TWK hanyalah justifikasi untuk target tertentu," lanjutnya.

Salah satu pegawai KPK sekaligus jemaat gereja, Hotman Tambunan mengeluhkan, ketika taat beragama diidentikkan dengan talibanisme. 

“Kami harus taat beragama, karena agamalah yang mengajar kami untuk berbuat seturut etika. Di KPK itu godaannya banyak sekali, dan ancaman selalu datang. Nilai-nilai agamalah yang membuat kami tetap bertahan," kata warga GKI Kayu Putih tersebut. 

Gomar menyatakan keheranannya terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan TWK sebagai dasar penonaktifkan pegawai KPK, namun pernyataan itu tak ditindak-lanjuti. 

“Siapa sebenarnya yang menjadi presiden?" tandas Gomar.