ASKARA - Dinas Perumahan Rakyat Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 miliar yang bersumber dari APBD dan DAK untuk merehabilitasi sebanyak 324 unit rumah tidak layak huni milik warga kurang mampu pada 2021.

Program bantuan itu diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang kondisi rumahnya tidak layak huni mulai kategori ringan, sedang, dan berat.

Sesuai rencana, dana dari APBD digunakan untuk merehabilitasi sebanyak 97 unit rumah dan pembangunan baru sebanyak 10 unit rumah. Lalu, dana dari DAK dipakai untuk memperbaiki rumah kategori rusak berat sebanyak 140 unit. Sedang dana dari APBN digunakan untuk merehabilitasi sebanyak 77 unit rumah tak layak huni.

"Total semua ada 324 unit rumah baik yang rehab maupun pembangunan baru yang akan kami selesaikan tahun ini," ujar Erna Santi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, Kamis (27/5).

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penerima manfaat diserahkan langsung Wali Kota Blitar Santoso di Ruang Pertemuan Majapahit Dinas Perumahan Rakyat (Dispera) Kota Blitar, Kamis (27/05).

Dalam sambutannya, Santoso mengatakan, berdasarkan pantauan dari Dispera, rumah tidak layak huni di Kota Blitar mencapai 2.800 unit. 

"Pada tahun ini, direncanakan bisa terselesaikan sebanyak 1.200 unit dan sisanya akan dilakukan secara bertahap atau pada tahun 2024 nanti insyaallah terealisasikan semuanya," kata dia.

Santoso juga mempersilakan masyarakat yang ingin ikut membantu dalam program pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

"Saya berharap proses perbaikannya bisa melibatkan masyarakat setempat. Sehingga program ini juga bisa menjadi proyek padat karya. Dan mudah-mudahan warga penerima bantuan bisa memanfaatkan program bantuan ini sebaik-baiknya," kata Santoso.