ASKARA-Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diklaim telah banyak melakukan perubahan fundamental, terutama dalam menutup kebocoran kekayaan negara, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Demikian dikatakan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, saat membahas dua tahun pemerintahan Prabowo dalam diskusi dialektika demokrasi, di Gedung DPR, Kamis (22/10/2026).
Menurut dia, Presiden Prabowo sebenarnya bisa memilih untuk melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya tanpa menimbulkan kegaduhan. Namun, katanya, Prabowo memilih membenahi sejumlah persoalan mendasar yang selama ini dinilai merugikan negara.
Salah satu persoalan yang disorot adalah praktik underpricing dan underinvoicing dalam ekspor sumber daya alam (SDA). Praktik tersebut dinilainya menyebabkan Indonesia tidak memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alamnya.
“Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam justru kalah dan dipermainkan oleh korporasi. Karena itu, Presiden mengambil kebijakan agar seluruh ekspor dikontrol pemerintah sehingga kekayaan negara benar-benar dinikmati oleh negara,” kata Andre lagi.
Langkah pembenahan tersebut menurutnya ada konsekuensinya yakni berpotensi menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik yang merugikan negara.
Andre juga menyoroti kebijakan pemerintah untuk memastikan hasil ekspor sumber daya alam kembali ke Indonesia. Sebab selama ini terdapat hasil ekspor yang ditempatkan di luar negeri, termasuk Singapura dan Hong Kong dengan alasan keuntungan finansial.
Melalui kebijakan baru tersebut lanjutnya, pemerintah berupaya memastikan devisa hasil ekspor dikelola sesuai ketentuan dan memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.
“Ini menunjukkan bahwa secara fundamental Presiden ingin melakukan perubahan. Apa yang disampaikan beliau sejak berkampanye mengenai kebocoran-kebocoran kekayaan negara kini diwujudkan melalui kebijakan konkret,” ujarnya.
Pihaknya berharap masyarakat, termasuk pihak yang kerap mengkritik pemerintah, menilai kebijakan Prabowo secara objektif dan tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan pilihan politik.
Dia menegaskan keberanian mengambil kebijakan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
Tak hanya keberhasilan pembenahan ekonomi yang disorotnya. Andre juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
Ia menilai, penolakan terhadap MBG yang ramai diperbincangkan di Jakarta tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat di daerah. Dia beralasan berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah, Andre mengaku menemukan banyak siswa dan orang tua yang berharap mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan. Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” katanya.
Andre menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, ketika wilayah tersebut terdampak bencana alam.
Saat itu, sejumlah anak sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG serta berharap bisa mendapatkan program tersebut.
Menurut Andre, peristiwa itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi keberlanjutan program pemerintah. Ia juga menyebut masih terdapat sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan program MBG.
Dia mengakui pelaksanaan program tersebut masih memiliki kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Namun, ia menilai evaluasi seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program yang dibutuhkan masyarakat.
Andre turut menyoroti persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah. Ditegaskannya insiden tersebut tidak boleh dianggap sepele dan harus menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Atas terjadinya kasus itu, pemerintah katanya telah melakukan penindakan terhadap dapur penyedia MBG yang melanggar ketentuan operasional. Pengawasan juga perlu diperkuat melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten.(dry)
