ASKARA-Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari persoalan harga pangan, pemangkasan anggaran daerah, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kesejahteraan guru.
Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mardani mengatakan PKS mengambil posisi kritis, konstruktif, dan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pemerintah harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan capaian maupun kekurangan yang masih perlu diperbaiki.
“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” ujar Mardani.
Pihaknya juga mengingatkan agar penilaian terhadap pemerintahan tidak terjebak dalam ruang gema atau echo chamber, yakni lingkungan yang hanya menyuarakan pandangan positif atau sebaliknya terus-menerus menyampaikan kritik negatif.
Menurut Mardani, perbedaan hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo harus disikapi secara proporsional dengan memperhatikan metode penelitian masing-masing lembaga.
Pihaknya pada kesempatan itu mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, terutama terkait produksi beras, ketersediaan pupuk, dan kebijakan yang memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras.
"Keberhasilan menjaga produksi beras dan mengendalikan harga pupuk menjadi kabar baik bagi petani. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau," katany.
Dia menilai persoalan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan beras, tetapi juga harus mencakup kecukupan protein hewani, sayuran, dan sumber gizi lainnya.
“Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” katanya.
Mardani juga menyoroti keterbatasan peran Perum Bulog dalam menyerap dan menguasai cadangan beras nasional. Ia menyebut porsi cadangan yang dikuasai Bulog masih sekitar 14–15 persen, sementara sebagian besar berada di tangan swasta.
Kondisi tersebut, kata Mardani membuat kebijakan pemerintah dalam menjaga harga di tingkat petani belum sepenuhnya berdampak pada harga yang dibayar masyarakat. Pihaknya menyinggung tingginya harga beras di tingkat konsumen yang dalam pemaparannya disebut mencapai Rp15.000 per kilogram.Karena itu, Mardani mengusulkan agar peran negara dalam pengelolaan dan distribusi bahan pokok diperkuat, sehingga stabilitas harga dapat terjaga dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak semakin terbebani.
“Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara karena ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat,” katanya.
Selain pangan, Mardani juga menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang menurutnya terus menekan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik.
Sebagai anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, ia mengatakan keterbatasan anggaran membuat sejumlah pemerintah daerah kesulitan menjalankan program serta memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Dia menyinggung pengangkatan sekitar 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang menurutnya menambah beban fiskal daerah ketika ruang anggaran semakin terbatas.
Kondisi tersebut ujarnya dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Untuk itu, dia meminta pemerintah mengevaluasi kembali pembagian anggaran antara pusat dan daerah dengan mengacu pada semangat otonomi daerah.
Mardani menilai desentralisasi tidak cukup diwujudkan melalui pembagian kewenangan administratif, tetapi juga harus disertai dukungan anggaran yang adil.
“NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” tegasnya.
Sedangkan mengenaimprogtam Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan yang baik dan menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola, pengawasan, serta kesediaan pemerintah menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
Menurutnya, program berskala besar harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(dry)
