ASKARA - Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Eko Mardiono meminta seluruh rekannya tidak mengemis dana THR kepada pemerintah. Pasalnya, tidak ada aturannya honorer diberikan THR. 

"Nggak usah minta-minta THR dan sejenisnya, kita bukan PNS dan PPPK," ujarnya, Rabu (5/5). 

Dia melanjutkan, pemerintah tidak memberikan regulasi pemberian THR untuk honorer karena berpikir mereka sudah kaya yang tidak perlu disantuni dan mendapatkan THR. Justru malah memberi. 

"Lah emang bener loh. Honorer K2 ini kaya-kaya. Kaya hatinya," ucap Eko.

Saking kaya hatinya, kata koordinator wilayah PHK2I Jawa Timur ini, honorer K2 malah tetap bersabar selama belasan hingga puluhan tahun dengan gaji sangat minim. Ini menunjukkan honorer K2 menyantuni pemerintah. Memberikan pengabdian penuh tetapi hak yang diterima tidak sebanding.

"Coba dihitung berapa duit yang sudah disantuni honorer K2 selama ini. Dipukul rata masa pengabdian honorer K2 sejak 2005 sampai sekarang," terang Eko. 

Dia lantas mengutip pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo bahwa bila 438 ribu honorer K2 diangkat PNS maka beban tambahan anggaran negara Rp 3 triliun per bulan untuk belanja pegawai. Itu pun belum termasuk dana pensiun. 

"Coba bayangkan Rp 3 triliun per bulan santunan honorer K2 per bulan. Coba bagaimana nggak kaya hati ini honorer K2, kerja seperti PNS gajinya Rp 150 ribu per bulan," seru Eko. 

Dia pun meminta seluruh honorer K2 untuk tidak terus bersedih. Besarkan hati bahwa belasan hingga puluhan tahun honorer K2 sudah memberikan sumbangan yang begitu besar untuk negara. Sayangnya, yang diberikan sumbangan seperti lupa diri. 

"Ya mestinya toh kalau yang sudah menerima budi mbok ya dibalas dengan mengangkat honorer K2 menjadi PNS biar bisa menerima THR juga," tandas Eko. (jpnn)