ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengutarakan harapannya agar pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada 6 April 2021 sebagai momentum meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Jumlah nelayan sebanyak 1.459.874 orang berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan aset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk membantu kehidupan nelayan kita. Di antaranya masih tingginya kemiskinan nelayan yang mencapai 20 hingga 48 persen nelayan," kata Johan, Selasa (6/4).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan beberapa faktor yang harus diatasi untuk membantu nelayan seperti meningkatkan harga jual hasil tangkap agar lebih tinggi dibanding biaya produksi, serta membantu meningkatkan kuantitas tangkapan nelayan dengan metode yang lebih canggih, dan juga perlu insentif khusus bagi nelayan dan pembudidaya skala kecil agar memiliki modal usaha yang memadai.

"Mari menjadikan momentum Hari Nelayan Nasional saat ini dengan memberikan kebijakan dan program yang selalu berpihak pada kepentingan nelayan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat nelayan agar lebih sejahtera," ujar Johan. 

Menurutnya, pemberdayaan nelayan sangatlah diperlukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan nelayan di Tanah Air. Pendekatan pemberdayaan tersebut harus menekankan pada partisipasi aktif dari masyarakat nelayan yang bermakna harus dibangun kesadaran dari setiap nelayan bahwa mereka memiliki potensi dan tekad untuk menjadi lebih sejahtera dengan optimalisasi pemberdayaan sumber daya yang ada.

"Saya mendorong pemerintah untuk menyiapkan berbagai sarana prasarana yang memadai untuk membantu semua nelayan kita dan memiliki perhatian khusus kepada rumah tangga nelayan dengan berbagai program penting, seperti adanya beasiswa khusus anak nelayan agar pendidikannya terjamin dan kesejahteraan keluarga nelayan lebih meningkat," papar Johan.

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat I itu meminta agar pemerintah jangan membuat kebijakan yang merugikan nelayan, seperti dibukanya kran impor ikan dan semestinya meningkatkan potensi produk ikan secara nasional agar mampu memasok kebutuhan domestik. (industry)