ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta proses evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dipercepat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan rapat terbatas yang membahas penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi NTT dan NTB.

“Yang ingin saya tekankan, percepatan proses evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban yang belum ditemukan,” kata Jokowi dalam arahan rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/4).

Perintah tersebut ditujukan pada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Basarnas yang dibantu dengan Panglima TNI dan Kapolri beserta jajarannya mengerahkan tambahan personel tim SAR.

"Dalam pencarian dan penyelamatan korban sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak. Termasuk wilayah terisolasi dan berbagai gugus pulau di NTT seperti Pulau Alor dan pulau-pulau lainnya,” pesan Jokowi.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono diminta membantu kelancaran proses evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban bencana. Dengan membuka akses jalan, baik darat, laut dan udara seluas-luasnya.

“Saya minta kepada menteri PUPR, Pak Menteri, untuk mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat. Dan jika jalur darat masih sulit ditembus, saya juga minta agar dipercepat pembukaan akses melalui laut maupun udara,” tegas Jokowi.

Selama satu pekan terakhir ini cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Seroja telah dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya provinsi NTT dan NTB yang mengalami dampak yang paling besar.

Jokowi juga telah menyampaikan duka cita mendalam kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah mendapat laporan perihal peristiwa tersebut.

"Pertama-tama atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal adunia dalam musibah tersebut," kata Jokowi dalam keterangannya melalui kanal YouTube Setpres, Senin (5/4).