ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan perintah tegas agar pengurusan sertifikasi barang standar nasional Indonesia (SNI) dipermudah.

Dengan demikian, lebih banyak produk buatan dalam negeri yang masuk katalog elektronik (e-Katalog) untuk ikut dalam lelang pengadaan barang dan jasa.

Jokowi juga mendorong agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar lebih banyak lagi produk buatan Indonesia yang masuk e-Katalog. 

Data yang diterima Jokowi menyebutkan, produk buatan Indonesia yang masuk e-Katalog sudah melompat dari 50 ribu menjadi 161 ribu dan ditargetkan 1 juta produk bisa masuk.

"Hal yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikatnya sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet mahal bayar sini, bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gituin," ujar Jokowi saat memberikan arahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3). 

Dengan kemudahan mengurus sertifikasi, kata Jokowi, UMKM dapat berproduksi dan menambah investasinya. Dengan begitu, tidak ada lagi anggaran yang dipakai untuk membeli barang impor.

"Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, kok dibelikan barang impor, itu bagaimana toh? Geregetan saya," ucapnya.

Dia menargetkan setidaknya Rp400 triliun tercapai untuk alokasi pembelian produk dalam negeri hingga 10 Mei 2022. 

Jokowi menjabarkan alokasi pembelian peoduk dalam negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp92 triliun, Kementerian Pertahanan Rp68 triliun, Polri Rp56 triliun, Kementerian Kesehatan Rp36 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp29 triliun.

"Tadi pagi saya cek baru Rp2 triliun. Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian," kata Jokowi.

Dia menyinggung urusan membeli bangku sekolah masih menggunakan produk impor. Presiden menginstruksikan pembelian itu tidak diteruskan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Presiden ingin jajarannya menggunakan produk dalam negeri.

"Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan," ucap dia.

Instansi pemerintah yang tidak mencapai target untuk pembelian barang dan jasa produk dalam negeri akan diumumkan. Presiden menegaskan berkomitmen mengawal target tersebut dan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi transaksi yang berjalan di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.

"Lapor harian ke saya. Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani), jalan, kalau ada yang enggak semangat potong dana alokasi khusus (DAK) ya, setuju?" kata Jokowi kepada perwakilan kepala daerah, kementerian, dan pimpinan perusahaan BUMN yang hadir.