ASKARA - Badan Karantina Pertanian memusnahkan sebanyak 108 ton jahe yang berasal dari Myanmar dan Vietnam karena dianggap tidak memenuhi persyaratan karantina.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan, kasus tersebut merupakan teguran bagi semua pihak. Selain karena jahe tersebut membahayakan, tapi juga statusnya yang merupakan produk impor.

“Ini adalah sebuah tamparan buruk bagi kita semua,” ujar Dedi Mulyadi, Selasa (23/3) kemarin.

Dedi Mulyadi mengatakan, Indonesia dianugerahi oleh hamparan tanah yang luas dan subur. Bahkan banyak ditemukan lahan pemerintah yang kosong namun tidak dimanfaatkan.

Menurut Dedi, jika semua pihak mulai dari Kementerian Pertanian, dinas pertanian provinsi, dinas pertanian kabupaten/kota, sekolah, kantor hingga pemukiman diberdayakan maka tidak perlu lagi ada komoditas impor.

“Sekarang muncul impor jahe. Kemarin waktu Pak Ketua (Komisi IV) menyampaikan itu (ada impor jahe), kepala saya sampai nyut-nyutan, masa sih jahe saja sampai impor. Nah, segera ke depan kecerdasan-kecerdasan bangsa besar ini kita libatkan, agar kita tidak menjadi budak di negeri kita sendiri,” katanya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas, kata Dedi, penyusunan anggaran harus didasari oleh hasil atau pencapaian produk.

“Angka-angka digit administratif itu harus menjadi produk. Sehingga dalam setiap tahun ketahuan ada kelemahan yang mendasar dalam pengelolaan negeri ini,” imbuhnya.

Langkah lainnya, kata Dedi, saat ini pemerintah bisa mencontoh program yang diinisiasi olehnya di Purwakarta. Di sana pelajar di tengah pembelajaran daring diberikan edukasi untuk tetap produktif dengan melakukan penanaman padi gogo dan tanaman produktif lainnya di sekolah hingga rumahnya.

Dia berharap kasus impor seperti ini menjadi yang terakhir. Sebab baginya bukan hanya persoalan jahe tersebut berbahaya tapi bagaimana bangsa Indonesia tidak perlu mengimpor berbagai bahan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“Sederhana saja deh, tinggal dibuat perencanaan program 2022. Di tahun itu kebutuhan jahe dalam negeri berapa, kita tanam di mana saja, dibuat program itu (ditanam) tanah perhutani kosong, tanah PTPN kosong, tuh areal-areal yang sudah pembebasan tanahnya 30 tahun lalu tapi sampai sekarang tidak dibangun-bangun industrinya tinggal dibuat surat edaran menteri perintahkan seluruh wilayah melakukan penanaman di tanah kosong,” jelasnya. 

Bagi Dedi, pemusnahan seperti itu bukanlah sebuah prestasi. Sebab tidak menguntungkan bagi Indonesia dan justru malah mengeluarkan banyak biaya untuk acara pemusnahan.

“Pada akhirnya bukan mendatangkan untung, malah negara jadi buntung. Kenapa jadi buntung, udah jahenya masuk tidak menghasilkan apa-apa, menyerap uang negara, kemudian pedagangnya (importir) di sana sudah dapat untung, kita jangankan dapat untung malah ngeluarin uang buat tenda, uang perjalanan dinas, sewa ini itu. Janganlah jadi bangsa yang bodoh, jadilah bangsa yang cerdas. Caranya jangan sok pinter,” ujar Dedi Mulyadi.

Pemusnahan terhadap 108 ton jahe impor yang tidak memenuhi persyaratan karantina dilakukan dengan dihancurkan menggunakan alat incinerator, di Kabupaten Karawang secara simbolis yang dihadiri oleh sejumlah pihak.

Impor jahe tersebut tak pelak membuat netizen di Tanah Air geleng-geleng kepala. Pasalnya, Indonesia yang kaya empon-empon dan hasil alam lainnya justru harus melakukan impor jahe. 

“Etdaaahhhh, jahe ko impor??” tulis akun Mak Lambe Turah, Rabu (24/3). 

“Karena kesalahan itu terletak pada rakyat negara ini sendiri GENGSI menjadi petani.punya tanah berhektar hektar tp dibiarin terbengkalai,” tulis
Pipin Temi Gandi

“Karena pejabatnya pengen nyari komisi ajaaa dari jaheee,” kata Yopi Saputra. 

“La jahe neng indo ora payu kok malah impor,” ujar Gita Utari. 

“Pengawasan harga pasar tidak terkontrol, impor menjanjikan keuntungan yg lebih menggiurkan akibat harga pasar yg tidak pernah stabil. Hehehe,” imbuh akun bernama Jhon Tamp.