ASKARA - Wakil Presiden KH Maruf Amin bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengelar pertemuan audiensi guna membahas Major Projects dan Quick Wins Provinsi Papua Barat Tahun 2022.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan sebelumnya yang telah dilakukan antara lain penyusunan Major Projects dan Quick Wins oleh Gubernur Papua Barat sebagai arahan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2021. Di mana, dalam rakor tersebut dilakukan penyiapan dokumen oleh perangkat daerah sebagai pedoman pembangunan bagi perangkat daerah di lingkup Pemprov Papua Barat untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dan sebagai media penyelarasan perencanaan pusat dan daerah khususnya tahun 2022.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Istana Wapres RI, Jakarta, Rabu (10/3), Gubernur Papua Barat menyampaikan prioritas strategis percepatan pembangunan yang tersusun dalam dokumen Major Projects dan Quick Wins, antara lain penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Papua Barat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pendirian pendidikan vokasi atau pusat (balai) latihan kerja dan pendirian SMU unggulan, peningkatan layanan dasar kesehatan dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) sebagai rumah sakit rujukan yang sudah terbangun 60 persen, peningkatan nilai produk unggulan daerah non deforestasi berorientasi ekspor yaitu pengembangan pusat teknologi dan inovasi kakao dan kopi di Ransiki Manokwari Selatan dan pakan ternak di Masni Kabupaten Manokwari. 

Kemudian pembangunan insfrastruktur terkait aksesibilitas pelayanan masyarakat dan pergerakan ekonomi wilayah untuk mendukung pengembangan pariwisata dan pemasaran produk unggulan daerah berupa jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan laut serta penyediaan sarana transportasi laut, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, Kawasan Industri Bintuni, Kawasan Strategis Provinsi Berfungsi Lindung Mahkota Permata Tanah Papua, Kawasan Ketahanan Pangan (Food Estate Berbasis Sagu/Pangan Lokal). Serta penguatan masyarakat adat dan Orang Asli Papua berupa pemetaan hak ulayat, registrasi dan penerbitan sertifikat hak komunal serta pemberian hak pengelolaan hutan adat.

Penyampaian tersebut diamini dan diapresiasi oleh Wapres KH Maruf Amin dan menyatakan akan mendukung usulan prioritas yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat. Sekaligus menyampaikan arahan selaku ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat dalam rangka mengambil langkah-langkah strategis pasca pertemuan. Seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.