ASKARA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan tidak maksimalnya usulan formasi calon guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari daerah-daerah. 

Mengingat alokasi rekrutmen guru yang disediakan adalah 1 juta guru pada 2021. 

Hingga Februari 2021 kuota Guru PPPK diusulkan Pemda tidak memenuhi sampai 1 juta, info terbaru hanya sekitar 600 ribu usulan formasi. 

"Padahal kita butuhnya 1 juta, ini juga belum jaminan mereka akan lolos tes semua nantinya. Darurat kekurangan guru ASN makin di depan mata jika faktanya terus begini," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Satriwan menilai Kemdikbud, Kemenag, Kemenpan RB dan BKN tidak optimal berkoordinasi dan meyakinkan Pemerintah Daerah, khususnya Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengusulkan calon guru PPPK ke Pusat. 

P2G menduga di antara faktor yang dominan daerah setengah hati mengusulkan calon guru PPPK adalah karena informasi yang tak utuh mengenai skema gaji atau tunjangan guru P3K.

"Nantinya, berasal dari APBN, transfer pusat ke daerah atau diambil dari APBD? Itu pertanyaan yang mengganjal Pemda agaknya," ujar Satriwan. 

Termasuk buruknya manajemen guru P3K dari Pusat yang sudah lolos seleksi tahap pertama pada 2019, yang berjumlah 34.954 guru P3K, yang masih bermasalah hingga 2021 sekarang.

Para guru honorer termasuk yang sangat kecewa dengan kenyataan ini, sebab minimnya usulan formasi guru PPPK dari Pemda ke Pusat justru semakin memperkecil peluang mereka ikut seleksi PPPK. 

"Apalagi para guru honorer senior (usia 35+), mereka makin "hopeless" sekarang. Tidaknya adanya afirmasi kepada mereka dari Kemdikbud dan BKN dalam seleksi Guru P3K," jelas Satriwan yang merupakan guru SMA.