ASKARA-Muncul usulan agar pemerintah melakukan reformulasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran dan efisien.

Usulan itu dilontarkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris dalam keterangan persnya, Selasa (4/8/2026).

Dia mengusulkan agar pemerintah fokus intervensi pada masalah gizi, terutama yang diprioritaskan untum kelompok paling rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak yang berisiko mengalami stunting.

Pihaknya menilai penyaluran yang lebih terukur ini akan menjaga efektivitas penurunan angka stunting sekaligus menghemat anggaran negara secara signifikan.

Menurutnya, jika pemerintah fokus pada hal itu, maka kebutuhan alokasi APBN untuk program MBG diperkirakan dapat ditekan hingga tinggal puluhan triliun rupiah saja, sehingga tidak membebani ruang fiskal pembangunan nasional.

“Kalau kita kembali ke tujuan awal dari program ini, tujuan dari program ini adalah bagaimana kita bersama-sama bisa memperbaiki kondisi gizi masyarakat, termasuk anak-anak Indonesia,” kata Charles.

DPR menilai pelaksanaan MBG tidak harus digeneralisasi ke seluruh anak Indonesia tanpa melihat strata ekonomi maupun tingkat kerentanan gizinya.

Nah dengan perbaikan skema penerima manfaat, Charles berkeyakinan beban anggaran program diproyeksikan dapat menyusut drastis serta meredakan polemik pengelompokan anggaran di pos negara.

"Bisa saja tidak lagi Rp200 triliun atau Rp300 triliun, tetapi bisa hanya sekitar Rp67 triliun saja. Sehingga tidak lagi mengganggu kesehatan fiskal kita, bahkan tidak perlu lagi digolongkan ke dalam klaster pendidikan,” kata Charles. (dry)