ASKARA - Survei nasional terkait vaksinasi Covid-19 dirilis lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

Hasil survei tersebut menunjukkan, jumlah masyarakat yang tidak bersedia divaksin masih tinggi.

Disebutkan dari hasil survei, sebanyak 41 persen responden menyatakan tidak bersedia menerima vaksin. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, warga yang bersedia divaksin mencapai 54,9 persen.

“Yang mengagetkan saya secara pribadi, meskipun surveinya telah dilakukan setelah Presiden Jokowi sendiri langsung menjadi orang pertama divaksin, itu masih banyak yang tidak bersedia. Total 41 persen kurang bersedia atau sangat tidak bersedia,” kata Burhanuddin Muhtadi, Senin (22/2).

Berdasarkan survei yang dilakukan pada bulan Desember lalu ada 43 persen responden tidak bersedia divaksin. 

Sehingga pasca pemberian vaksin kepada Jokowi belum memberikan dampak kepada kesediaan warga.

“Survei kami di bulan Desember, yang tidak bersedia, atau sangat tidak bersedia 43 persen. Jadi turun hanya 2 persen, efek Presiden Jokowi. Ada tapi efeknya cuma 2 persen menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia,” tuturnya.

Alasan para responden tersebut tidak bersedia divaksin beragam, terutama karena alasan efek samping vaksin yang belum dipastikan 54,2 persen, kemudian efektivitas vaksin 27 persen. 

Lalu merasa kondisi tubuhnya sehat ada 23,8 persen, tidak mau membayar vaksin 17,3 persen dan mungkin vaksin tidak halal 10,4 persen.

Survei tersebut dilakukan menggunakan sarana telepon kepada 1.200 responden yang dipilih random sampling dengan margin of error survey kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.