ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah segera menghentikan berbagai aktivitas perekonomian yang mengeksploitasi sumber daya alam. Sehingga membuat daya dukung lingkungan tidak berkelanjutan.

"Segenap aktivitas ekonomi atau kaitannya dengan eksploitasi yang tidak mendukung terwujudnya ekologi yang berkeadilan dan berkelanjutan maka lebih baik disetop," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (3/2).

Luluk menjelaskan, fenomena bencana seperti banjir di sejumlah daerah akhir-akhir ini bukan hanya karena persoalan anomali cuaca tetapi juga ada kontribusi dari kebijakan yang tidak tepat dan tidak efektif.

Dia menyoroti isu pembukaan lahan yang masif seperti untuk perkebunan sawit di Kalimantan yang meningkat dari 15 persen menjadi 72 persen dalam lima tahun terakhir. 

"Dalam dua tahun terakhir pembukaan lahan untuk tambang meningkat 13 persen. Ditambah lagi kawasan hutan lindung banyak yang berubah jadi perkebunan," kata Luluk.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga prihatin atas dampak banjir yang menyebabkan sekitar 18.350 hektare pertanian di 11 kabupaten terancam gagal panen. Luluk berharap, pemerintah segera mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat, seperti moratorium pembukaan lahan.

Lanjut Luluk, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memaparkan 11 rekomendasi untuk menanggulangi banjir dari hulu ke hilir. Di antaranya mengembangkan sistem agroforestery, membangun pengendali banjir, rehabilitasi lahan, penyuluhan masyarakat, penerapan bangunan konservasi tanah, serta perbaikan drainase dan tata kota.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi juga menegaskan prinsip konservasi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan harus lebih diutamakan dibandingkan penerapan prinsip korporasi yang hanya mencari keuntungan semata.