ASKARA - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM diperpanjang oleh pemerintah hingga 8 Februari. PPKM Jilid 2 ini disinyalir oleh para pengusaha pusat perbelanjaan bakal membuat mereka kian tercekik.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin mengatakan, berlanjutnya pembatasan bakal mengancam jutaan pekerja di mal. Termasuk juga para pekerja restoran di pusat perbelanjaan itu.

"Ada 240 ribu pekerja di resto. Di mal jutaan, untuk DKI saja 2,5 juta," ujar Emil di Jakarta, Rabu (27/1).

Dijelaskan Emil, PHRI telah meminta agar pemerintah memberikan kompensasi jika kebijakan tersebut tetap diperpanjang. Adapun keringanan yang mereka harapkan, terutama adanya subsidi gaji buat para karyawan.

Emil menilai, jika pemutusan hubungan kerja (PHK) di pusat perbelanjaan tak bisa dihindari, justru akan meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.

"Kita sudah minta agar diberikan subsidi gaji kepada karyawan. Kalau tidak karyawan di-PHK atau dirumahkan enggak punya uang, mau tidak mau cari kerja apa saja serabutan ke sana ke mari malah tertular," tuturnya.

Selain itu, dia juga berharap pemerintah memberikan suntikan dana kepada para pemilik restoran. Terutama untuk membantu beban sewa yang terus harus mereka keluarkan saat beroperasi.

"Masalahnya sudah hampir satu tahun tidak ada perbaikan situasi. Pengusaha dan pekerja sama-sama mati kalau tidak ada bantuan fresh money seperti di luar negeri," jelas Emil.

Sebelumnya, Ketua KCPEN Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa ada sejumlah parameter yang menjadi latar belakang pemerintah memperpanjang PPKM.

Misalnya, kasus mingguan di 52 kabupaten/kota masih naik, sementara yang turun hanya di 21 kabupaten/kota. Selain itu, kasus aktif di 46 kabupaten/kota masih naik. Kemudian terkait kematian 44 kabupaten/kota masih ada kenaikan dan 29 kabupaten/kota turun dan kesembuhan 33 kabupaten/kota mengalami penurunan dan 34 meningkat dan enam tetap. (industry)