ASKARA - Kementerian Sosial memastikan akan bekerja sama serta membuka akses informasi yang diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah orang termasuk salah satunya oknum pejabat di Kementerian Sosial. 

"Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya Pemberantasan Korupsi," ujar Hartono Laras, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) dalam konferensi persnya, Minggu kemarin (6/12).

Atas kejadian ini, Hartono mengaku prihatin dan terpukul di tengah upaya pihaknya bekerja keras melaksanakan tugas dan amanah khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi Covid-19 saat ini. 

Hampir 9 bulan terakhir ini, kata Hartono, pihaknya beserta seluruh jajaran tanpa lelah memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas.

"Sejak awal kami telah meminta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan dan pengawalan serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini yaitu dengan Polri, Kejaksaan Agung, termasuk dengan KPK. Hal ini karena kami mengelola anggaran yang besar," terang Hartono.

Pihaknya, kata Hartono, akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan program baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu tahun anggaran 2020 yang segera berakhir, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah dimulai Januari 2021 mendatang.

Saat ini total anggaran Kemensos sebesar Rp 134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2 persen per-6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 kementerian dan lembaga.

Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp 128,78 triliun, realisasi juga lebih dari 98 persen.