ASKARA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Hal itu dikatakan Fadli terkait sikap Pangdam Jaya yang mengaku memerintahkan penurunan baliho Rizieq Shihab beberapa waktu lalu. 

Bahkan, tak hanya evaluasi, Fadli ingin Pangdam Jaya dicopot. Alasannya, selain karena sudah memerintahkan mencopot baliho Rizieq, juga karena mengancam bubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI).

"Saya kira perlu ada evaluasi terhadap Panglima Kodam Jaya ini. Karena kalau dibiarkan ini akan meruntuhkan demokrasi kita. Copot segera Pangdam Jaya," ujar Fadli, di kanal YouTube Fadli Zon Official, yang diunggah Minggu (22/11).

Dalam video itu, Fadli Zon membahas Undang-Undang No 34/2004 tentang operasi militer di luar perang. Anak buah Prabowo Subianto itu heran kenapa TNI sampai turun tangan menurunkan baliho.

"Ini tugasnya paling tinggi Satpol PP di bawah pemerintah daerah. Tidak perlu ada TNI. Jadi, pernyataan Pangdam Jaya tidak bisa dibenarkan secara aturan," kata dia.

Menurut Fadli, tindakan Dudung sudah berlebihan dan melanggar aturan, tanpa menyebut aturan yang dimaksud.

"Bukan pada porsinya. Saya katakan, bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Tidak bisa seorang Pangdam memerintahkan pencabutan baliho. Jelas itu melanggar aturan. Itu sudah terlalu jauh kendalinya," ungkapnya.

Selain itu, Fadli juga menyinggung penggunaan alat-alat perang TNI yang dibawa ke Petamburan, markas Habib Rizieq Shihab.

"Penggunaan alat-alat militer itu ada aturan, tidak bisa digunakan untuk menakut-nakuti rakyat kita," ucapnya.

Fadli menilai, sikap TNI seolah memusuhi Rizieq Shihab sebagai tindakan di luar konstutusi.

"Menurut saya inilah yang menimbulkan kegaduhan. Kenapa Habib Rizieq dijadikan musuh? Dan ini menurut saya di luar akal sehat. Saya mengimbau kepada pimpinan TNI, Panglima TNI Panglima Kodam Jaya, hentikanlah upaya semacam ini. Menurut saya ini mengganggu reputasi TNI sendiri," tuturnya.