ASKARA - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kembali mengingatkan kepala daerah untuk melarang semua bentuk kegiatan pengumpulan orang banyak. Kerumunan dan keramaian selalu berpotensi mengabaikan protokol kesehatan.

"Siapapun yang punya niat berkunjung ke daerah, membuat acara dan berpotensi menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan wajib dilarang," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Jakarta, Kamis (19/11).

Sebelumnya, Doni melakukan percakapan telepon dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Belajar dari kejadian di Jakarta beberapa hari lalu maka gubernur wajib melakukan pencegahan. 

"Semua kegiatan wajib taat dan patuh kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah harga mati demi menyelamatkan rakyat Indonesia terhindar dari penularan virus Covid-19," jelasnya.

Doni berharap para gubernur, pangdam dan kapolda menyampaikan ke masyarakat bahwa di masa pandemi ini harus disiplin dan patuh pada protokol kesehatan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Para tokoh ulama, tokoh masyarakat atau siapapun dapat menunda segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. 

"Bagi yang berniat akan menggelar acara maka saya ingatkan tugas kita melakukan pencegahan. Para tokoh, ulama harus menjadi teladan agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan," kata Doni.

Doni berjanji akan menelpon satu per satu gubernur, pangdam dan kapolda untuk mengingatkan benar-benar menjalankan larangan kerumunan orang. 

"Jika para pemimpin di daerah tegas menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan maka kita sudah melindungi rakyat kita," tutupnya. 

Percepatan penanganan membutuhkan peran serta semua pihak. Tanpa dukungan kolektif dari masyarakat, rantai penyebaran Covid-19 akan terus terjadi. 

Menghindari kerumunan, salah satunya, menjadi langkah yang nyata untuk memutus rantai penyebaran tersebut.

"Upaya bersama dalam perubahan perilaku dibutuhkan dalam adaptasi masa pandemi ini," tandasnya.