ASKARA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan dukungan penanganan darurat ke empat wilayah yang berpotensi terdampak letusan Gunung Merapi. 

Bentuk dukungan tersebut berupa bantuan logistik dan sumber daya untuk penguatan penanganan darurat. 

Pekan lalu BNPB telah menyalurkan masker sebanyak 100 ribu lembar ke empat kabupaten yakni Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali. Setiap kabupaten mendapatkan bantuan masker 25 ribu lembar. BNPB juga mengirimkan lampu air garam sebanyak 216 buah yang digunakan untuk penerangan darurat.

Sejumlah personel diterjunkan untuk memberikan pendampingan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah empat kabupaten tersebut. 

"Pendampingan itu lebih memfokuskan pengorganisasian pos komando yang dibutuhkan pada kondisi sekarang," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam keterangannya, Senin (16/11).

Selain itu, BNPB juga terus berkoordinasi dengan BPPTKG, BTTKL, BPBD dan kelompok relawan dalam kesiapsiagaan menghadapi antisipasi potensi erupsi Gunung Merapi. Serta latihan di atas meja atau tabletop exercise (TTX) dan tactical floor game (TFG) sedang dipersiapkan dengan melibatkan pemerintah daerah baik tingkat kabupaten dan provinsi. 

TTX akan digelar pada 17-19 November di Yogyakarta. Tujuan dari penyelenggaraan TTX untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan terkait sistem penanggulangan kedaruratan bencana. 

"Tujuan selanjutnya yakni mendapatkan masukan untuk rancangan rencana kontingensi dan atau rencana operasi dan prosedur tetap daerah, khususnya saat pandemi Covid-19 masih berlangsung," jelas Raditya Jati. 

Pusat Pengendalian Operasi BNPB per 15 November pukul 22.00 WIB mencatat, total warga yang dievakuasi sebanyak 1831 orang. Sebagian besar warga merupakan kelompok rentan seperti lanjut usia, anak-anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas maupun yang sedang sakit. 

"Jumlah penyintas terbesar di Kabupaten Magelang dengan jumlah 828 jiwa, Boyolali 401, Klaten 388 dan Sleman 214," kata Raditya Jati. 

BPBD tidak hanya melayani mereka yang telah dievakuasi di pos penampungan tetapi memastikan sistem peringatan dini maupun infrastruktur lainnya berfungsi baik, seperti perangkat komunikasi, rambu dan jalur evakuasi. 

"Isu protokol kesehatan telah menjadi bagian dalam perencanaan penanganan darurat. Hal tersebut mengingat masih berada pada masa pandemi," tutup Raditya Jati.