ASKARA - Sejumlah pihak menyebut, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) otoriter seperti pemerintahan Orde Baru lantaran sulitnya mengekspresikan pendapat. Pemicunya adalah banyaknya aksi demonstrasi yang ditindak oleh aparat.

Tudingan itu dibantah Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Menurutnya, yang ditindak oleh pemerintah adalah perilaku yang melanggar hukum seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar hoaks.

"Demokrasi ini dibangun dengan aturan main, demokrasi ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa, demokrasi ini disertai dengan etika, dengan perilaku yang baik, moralitas yang baik," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (29/10).

"Terhadap demonstrasi berulang kali, PDI Perjuangan menegaskan hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Tetapi demokrasi tidak boleh merusak," tambahnya.

Dikatakan Hasto, ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, disitulah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya. Dia menilai, penegakan hukum untuk memastikan kemananan dan ketertiban dalam masyarakat itu.

"Sehingga, apa yang dilakukan oleh keamanan keamanan belakangan ingi bukanlah tindakan represif yang melanggar etika maupun aturan laiknya perilaku rezim otoriter. Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru," tutur Hasto.

Lebih lanjut, Hasto pun menyebutkan bahwa pemerintahan saat ini berbeda dengan era Orde Baru, ia menyatakan kalau kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin selalu mengedepankan dialog.

"Saat ini Pak Jokowi-Ma'ruf Amin itu adalah pemimpin yang terus membangun dialog, aspirasi dari masyarakat diterima. Dan demikian pula dengan PDI Perjuangan," pungkasnya.