Jumat, 04 Oktober 2024 | 19:29
NEWS

Jauh Lebih Berkelas Jika Jokowi Jelaskan Langsung Soal UU Ciptaker ke Demonstran

Jauh Lebih Berkelas Jika Jokowi Jelaskan Langsung Soal UU Ciptaker ke Demonstran
Presiden Jokowi (Biro Pers Sekretariat Negara)

ASKARA - Presiden Joko Widodo disarankan menemui elemen-elemen yang masih ngotot menolak UU Cipta Kerja.

Analis politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, akan lebih elegan jika Presiden Ketujuh RI itu menerima dan berdialog kelompok pedemo yang getol memprotes rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR dan pemerintah tersebut. 

"Kalau misalnya Presiden Jokowi mau menerima mahasiswa dan perwakilan buruh, tentu jauh lebih berkelas," ucap Pangi, Selasa (20/10).

Direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu menambahkan, pemimpin yang hebat dan negarawan ialah yang mau menemui mahasiswa dan buruh tanpa perwakilan. Hal itu menjadi bukti bahwa pemimpin tidak berjarak dengan rakyatnya. 

"Harus langsung presiden yang terima. Apa susahnya menemui rakyat sendiri, apa susahnya berdiskusi dan mengobrol langsung bersama rakyat?" tutur pengamat yang beken disapa dengan panggilan Ipang ini. 

Lebih lanjut Ipang mengatakan, para demonstran yang menggelar demo di depan Istana Negara untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja tentu ingin mendengar secara langsung penjelasan dari Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara.

Menurut Ipang, kesediaan Presiden Jokowi berdialog langsung dengan massa pedemo yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja justru akan menurunkan tensi politik. 

"Apa susahnya presiden menjelaskan secara langsung substansi UU Ciptaker ke mereka, minimal bisa menurunkan tensi politik, meminimalisasi hoaks karena infonya A1 langsung dari presiden," ucap Ipang.

Bagaimana bila Presiden Jokowi mengutus menteri-menterinya berdialog dengan pedemo? Ipang mengatakan, memang para menteri bisa menjelaskan hal-hal teknis di Omnibus Law Cipta Kerja.

Namun, katanya, sebaiknya Presiden Jokowi menyampaikan poin-poin penting dalam UU Ciptaker kepada perwakilan pedemo. 

"Itu jauh lebih elegan. Bukan malah menghindar, justru tidak akan menyelesaikan masalah," katanya. 

Sebelumnya, Istana Kepresidenan bersedia menerima perwakilan pedemo yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, Presiden Jokowi hanya mengutus salah satu staf khususnya, Aminuddin Maruf menerima perwakilan pedemo. (jpnn)

Komentar