ASKARA - AKBP Dedy Tabrani, polisi yang menembak seorang teroris bom Sarinah pada tahun 2016 meraih gelar doktor dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) Jakarta.

Dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (15/10) AKBP Dedy menyampaikan, judul disertasinya adalah Terorisme Keluarga: Pendekatan Interdisipliner tentang Jaringan Ulama Kekerasan dalam Serangan Terorisme Bom Bunuh Diri Sekeluarga di Surabaya 2018.

Sidang promosi doktor secara daring dipimpin Kombes Hadi Purnomo dengan Sekretaris AKBP Benny Maringan Saragih. Lima tim pengujinya adalah Prof. Dr. Burhan Djabir Magenda, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, Dr. Reza Idria, Dr. Sidratahta Muhtar, dan Dr. Herdy Sahrasad. Promotor dalam sidang yang berlangsung pada hari Rabu (14/10) adalah Dr. Achyar Yusuf Lubis dengan Co-Promotor Noorhuda Ismail, Ph.D, dan Angel Damayanti, Ph.D.

Dalam sidang promosi doktoral itu, AKBP Dedy mampu mempertahankan disertasinya dan resmi menyandang gelar doktor dengan nilai 98,66 atau summa cum laude dan masa pendidikan 2 tahun 4 bulan.

AKBP Dedy adalah perwira polisi yang menembak mati seorang teroris saat baku tembak setelah peristiwa peledakan di Starbucks Coffee, Jalan M.H. Thamrin, Sarinah, Jakarta Pusat. Saat itu, dia menjabat sebagai kepala Polsek Menteng.

Atas andilnya dalam penanganan tindak terorisme, AKBP Dedy bersama 16 anggota Polri lainnya yang ikut juga berjasa dalam kasus yang sama mendapatkan penghargaan pin emas dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

AKBP Dedy yang kini menjabat waka Polresta Tangerang mengaku tertarik mengambil disertasi tentang terorisme karena latar belakangnya awal bertugas adalah di gegana anti teror yang kemudian membuatnya banyak belajar tentang ilmu kepolisian, terorisme, dan intelijen.

Sementara itu, salah satu penguji Dr. Sidratahta Muhtar mengapresiasi gelar doktor dan nilai yang diraih AKBP Dedy yang dinilainya sebagai mahasiswa tekun dan religius.

Menurut Sidratahta, Polri perlu menempatkan para doktor ilmu kepolisian sebagai lini depan untuk pencerahan masyarakat dalam aspek sosial, hukum, isu-isu demokrasi, dan sebagainya.

"Ini agar polisi tetap mendapat tempat di hati masyarakat yang sedang alami demokratisasi," kata Sidratahta. (antara)