ASKARA - Gelombang penolakan pengesahan UU Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah. Penolakan terhadap UU tersebut juga disampaikan sejumlah kepala daerah yang mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satu kepala daerah yang meminta agar Omnibus Law jangan disahkan terlebih dahulu adalah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.

Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat mendatangi ribuan buruh yang berdemo di depan Kantor Pemerintahan Jawa Barat, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (8/10). Kang Emil, sapaannya bahkan menyanggupi tuntutan buruh yang berdemo menolak UU Cipta Kerja.

Lalu ada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kepala para buruh, Sri Sultan berjanji menyampaikan penolakan buruh terkait Omnibus Law kepada pemerintah pusat.

Kemudian ada Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji. Kemudian Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Penolakan juga dinyatakan sejumlah bupati, yakni Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Bupati Bandung Dadang M Naser, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, Bupati Subang H Ruhimat, Bupati Garut Rudi Gunawan, Bupati Tegal Umi Azizah, Bupati Limapuluh Kota Irefendi Arbi dan Wali Kota Malang Sutiaji. 

Terkait hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie melalui akun Twitter-nya menulis bahwa bukan tugas seorang gubernur atau kepala daerah sebagai penyalur aspirasi.

Jimly menulis, surat gubernur ke Presiden berisi aspirasi warganya untuk tolak UU Cipta Kerja sebaiknya tak perlu ada. 

"Ttg Gbernur kirim surat ke Presiden berisi aspirasi warganya utk tolak UU Ciptaker, sbaiknya tdk prlu ada. Bukan tugas Gubernur utk jadi pnyalur aspirasi," kicaunya.

Gubernur sebagai kepala daerah, kata dia, wajib tunduk kepada UU. "Gubernur sbg Kepala Daerah wajib tunduk pd UU yg ditetapkn Pemerintahan Pusat. Mudah2an yg kmarin adalah pengalaman terakhir," tulisnya.