ASKARA - Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang diterapkan pada beberapa daerah di provinsi Jawa Barat berbuah positif.

Daerah-daerah tertentu yang lebih kecil, seperti kecamatan atau kelurahan yang menjadi sumber penularan Covid-19 dapat dikendalikan mobilitas penduduknya. 

Saat ini, beberapa daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang meliputi satu kabupaten atau kota. 

"Maka dari itu diarahkan Presiden Joko Widodo agar kita mampu selain melakukan PSBB, untuk bisa fokus lebih kecil lagi dimana kasus itu berada," ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito di Kantor Presiden, Kamis (1/10). 

Dengan keberhasilan PSBM, maka daerah lain di sekitarnya yang masih dalam satu kabupaten atau kota yang sama, atau provinsi yang sama, tidak harus melakukan PSBB. 

Mengingat, penanganan masalah harus dilakukan pada titik penularan tersebut. Disamping itu masyarakat masih menunggu-nunggu kepastian harga swab Covid-19 terjangkau yang akan ditetapkan pemerintah.

Sementara ini, kisaran harga yang beredar di masyarakat antara Rp 439 ribu sampai Rp797 ribu. "Harga swab masih terus dikaji pemerintah. Kita ingin memastikan bahwa harga swab tersebut betul-betul dapat terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa penyelenggara tes swab itu bervariasi dan sesuai biaya yang dikeluarkan serta tidak menghilangkan sisi keuntungan dalam tes swab tersebut. 

"Tentunya mengambil untung, tetapi dalam jumlah terbatas karena ini masalah pandemi. Sehingga toleransi yang terjadi secara keseluruhan itu nanti akan kami umumkan ke publik setelah kajian selesai," tutur Wiku. 

Selain itu, untuk menangani pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG), pemerintah sedang mempersiapkan hotel berbintang dua dan tiga. 

Kerja sama Kemenparekraf dengan PHRI, serta pemerintah daerah setempat. Total saat ini ada 4.100 kamar tersedia di DKI Jakarta begitu juga provinsi prioritas sudah ada ribuan tempat tidur untuk pasien OTG.