ASKARA - Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan bahwa seharusnya butuh waktu jeda lima tahun bagi pensiunan aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri untuk masuk ke arena politik.

"Kami akan mendorong agar ada aturan yang mengatur misalnya menunggu lima tahun dulu bagi anggota TNI/Polri dan ASN usai pensiun baru masuk menjadi anggota atau calon dari partai politik manapun. Hal ini harus diatur supaya fair dan tentu untuk menghindari konflik kepentingan yang bisa saja terjadi saat masih menjabat," jelasnya saat menerima kunjungan Masyarakat Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI di ruang kerja, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (23/9).

Ditambahkan Aziz Syamsuddin, hal tersebut penting untuk menjaga netralitas ASN serta TNI/Polri dalam menjalankan amanahnya sebagai abdi negara.

Kunjungan pengurus Mappilu PWI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat yang juga Ketua Dewan Penasihat Mappilu PWI Mirza Zulhadi didampingi Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo, Sekretaris Mappilu PWI Nurcholis Basyari, Bendahara Mappilu Dar Edi Yoga, Divisi Pengawasan dan Pemantauan Mappilu PWI Suradi, serta Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho.

Aziz Syamsuddin melanjutkan, kesuksesan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 membutuhkan dukungan seluruh pihak. Termasuk oleh media massa dan masyarakat yang turut memantau pemilu. Dia menyambut baik kehadiran Mappilu PWI yang diharapkan turut mengamati proses pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.

"Saya menyambut baik Mappilu dan PWI yang mau terlibat untuk mengamati (pilkada) ini. Mari kita sama-sama mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan PKPU yang tengah dipersiapkan," ujarnya.

Menurut Aziz Syamsuddin, keputusan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilakukan karena melalui sejumlah pertimbangan. Sebab pandemi Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir, sementara ada sekitar 60 persen daerah yang pemimpinnya akan memasuki akhir periode jabatan.

"Belum ada parameternya kapan pandemi ini berakhir sehingga kalaupun ditunda tidak ada kepastian. Hal ini banyak rentetannya sebab pejabat sementara tidak bisa mengambil keputusan besar dan membuat program untuk memajukan daerah," jelasnya.

Terkait protokol kesehatan, politisi Partai Golkar itu mengimbau Mappilu PWI turut mengawasi daerah yang melaksanakan pilkada agar tidak ada pelanggaran, juga politik uang yang menciderai pesta demokrasi.

"Kita minta ke mendagri pengetatan protokol kesehatan, serta kepada pasangan calon harus menjadi penyemangat untuk mengajak timses maupun pendukungnya menaati protokol kesehatan. Tentu dengan adanya mappilu silakan mengawasi daerah yang akan melaksanakan pilkada ini, termasuk money politic," ujar Aziz Syamsuddin.

Sementara itu, Sekretaris Mappilu PWI Nurcholis Basyari mengatakan, wacana yang dilontarkan Aziz Syamsuddin terkait perlunya jeda lima tahun bagi pensiunan ASN dan TNI/Polri untuk terjun ke politik praktis menjadi wacana yang patut didiskusikan ke ranah publik.

"Itu ide yang cerdas dari wakil ketua DPR yang juga tokoh muda Partai Golkar. Saya kira DPR bersama pemerintah perlu menuangkannya dalam bentuk aturan hukum agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai wacana belaka," kata Nurcholis yang juga alumni Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Politik FISIP-UI.

Terkait rencana penerbitan Peraturan KPU tentang pelarangan kampanye massa dan menggantinya dengan kampanye via daring dan door to door, menurut Nurcholis, hal itu perlu diawasi secara ketat. Terutama, kampanye dari pintu ke pintu.

"Mappilu PWI dengan jaringannya hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota siap mengawasi agar kampanye door to door tidak malah menyuburkan praktik politik uang," tegas Nurcholis.