ASKARA - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera angkat bicara terkait melonjaknya jumlah kasus terkonfirmasi positif Covif-19 di pulau Jawa, DKI dan daerah-daerah di Indonesia. 

Dia lalu menyoroti keberadaan gugus tugas Covid-19 yang beberapa waktu lalu dibentuk oleh Presiden RI, Joko Widodo. 

Menurut Mardani, dibentuknya gugus tugas Covid-19 merupakan wujud dari cara pemerintah menekan dan mengatasi penularan virus mematikan itu melalui pendekatan institusional. Namun, setelah enam bulan bertugas, pendekatan institusional itu terbukti tidak dapat mencegah penularan yang kian massif.

"Pendekatan institusinya keliru. Membuat institusi baru seperti gugus tugas tidak akan optimal. Karena tidak memiliki jangkauan sampai ke level bawah. Mestinya optimalkan kementerian yang ada," ujarnya di akun twitter pribadinya @MardaniAliSera.

Dia menjelaskan, belakangan ini banyak pihak mulai mengkritik kinerja para gubernur di Pulau Jawa dan DKI lantaran dianggap gagal menekan penularan Covid-19. Tetapi, bagi dia, itu kesalahan pemerintah pusat sepenuhnya.

"Pendekatan institusi tersebut rupanya tidak efektif, tidak akan optimal karena tidak memiliki jangkauan hingga ke desa-desa terjauh atau terbawah. Mestinya optimalkan kementerian yang ada ," katanya.

Dua institusi yang paling memiliki jangkauan hingga ke desa terjauh yakni Kemenkes dan Kemendagri. Keduanya memiliki aparatur hingga ke pelosok desa. Anggota Fraksi PKS Komisi II itu justru membela para kepala daerah yang dinilai publik gagal menekan penularan Covid-19.

"Semua ini bukan salah para gubernur. Karena sekuat apapun mereka menjaga daerahnya, rembesan dari luar daerah itu pasti ada. Pemerintah pusat yang harusnya bertanggungjawab penuh," demikian kata Mardani.