Anies Baswedan Dinilai Salah Langkah Terapkan Aturan Ganjil Genap
ASKARA - Penerapan aturan pembatasan kendaraan ganjil genap di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta dinilai terlalu riskan diterapkan di tengah pandemi Covid-19 yang masih tinggi di ibukota.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Purwanto menilai, aturan ganjil genap tersebut bisa memicu munculnya klaster baru di angkutan umum.
Menurut Purwanto, mobilitas masyarakat akan tetap tinggi meskipun ganjil genap diterapkan. Pasalnya, masyarakat bisa menaiki angkutan umum. Untuk itu, Purwanto menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan salah langkah mengambil kebijakan ini.
"Peraturan ganjil genap di tengah pandemi Covid-19 yang semakin parah belakangan ini di Jakarta, terasa sangat tidak tepat karena itu akan menambah klaster," kata Purwanto, Rabu (5/8).
Purwanto mengatakan, kebijakan ini tidak akan berpengaruh pada aturan pembatasan karyawan yang masuk ke kantor sebanyak 50 persen. Seharusnya, kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) secara penuh kembali diterapkan.
"Kalau (ganjil genap diberlakukan) alasan untuk mengurangi karyawan yang masuk kerja, ya sudah kembalikan saja lagi sistem WFH, maka karyawan tetap akan masuk namun risiko penyebaran dapat berkurang. Selain itu risiko tertular di transportasi umum lebih besar dari pada kendaraan pribadi," ujarnya.
Purwanto juga menilai, aturan ganjil genap belum mendesak diterapkan karena sekolah sampai saat ini belum dibuka. Cara paling baik untuk mengurangi mobilitas warga adalah dengan melakukan pengawasan ketat terhadap aturan yang ada.
"Saya kira pengawasan dapat dilakukan di seluruh perkantoran pemerintah, mulai gedung Pemprov hingga tingkat kecamatan dan kelurahan," imbuhnya.
Karena angka penularan semakin tinggi setiap harinya, tambah Purwanto, Pemprov DKI harus segera putar otak. Jika memang perlu WFH bisa diterapkan kembali dan dibarengi pengawasan yang ketat.
"Perlu ada kebijakan baru oleh pemprov dalam hal mencegah adanya klaster baru di perkantoran. Kalau memang harus kembali WFH tidak masalah diterapkan. Namun langkah dengan melakukan lockdown dalam hal pencegahan saya kurang setuju. Intinya lakukan pengawasan secara ketat," pungkasnya.
Komentar