ASKARA - Pemerintah memiliki tunggakan utang Rp 45,42 triliun kepada PLN yang belum dibayarkan. Utang itu berasal dari kompensasi tarif selama 2 tahun karena tidak ada kenaikan tarif listrik.

Ekonomi Senior, Faisal Basri mengatakan, saat ini PLN berada di ujung tanduk. Sebagaimana diungkapkan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini saat bertemu dengan Faisal Basri, Sabtu (25/7).

"Saya kemarin kayak mau nangis sama Dirut PLN, dia bilang sampai sekarang tunggakan pemerintah nol belum dibayar. Akibatnya kalau September belum dibayar, kolaps PLN," ujarnya saat webinar yang digelar Universitas Brawijaya secara virtual, Sabtu (25/7).

Kolaps disebutkan Faisal Basri bisa terjadi karena PLN memiliki utang yang besar, mencapai Rp 500 triliun. Utang tersebut berasal dari kebiasaan perusahaan mencari pinjaman Rp 100 triliun selama lima tahun.

Selain PLN, Faisal menyebut perusahaan BUMN lain, saat ini juga tengah mendapat tekanan utang. Misalnya seperti Garuda Indonesia memiliki utang USD 500 juta, dan Perumnas mempunyai utang Rp 650 miliar. Sementara untuk Hutama Karya dan Wijaya Karya juga memiliki utang, namun tidak dijelaskan lebih rinci.

"Satu demi satu mereka minta restu ke DPR," ucapnya.

Faisal menyarankan agar BUMN fokus menyelesaikan persoalan internal. Setelah itu baru fokus memulihkan ekonomi nasional. (industry)