ASKARA - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengecek salah satu dari lima gudang bantuan sembako presiden di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (1/5). 

Guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan baik di tengah wabah Covid-19. 

Marunda adalah titik distribusi untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang menggandeng PT. Pasar Tani Indonesia sebagai penyedia sembako.

"Stoknya saya cek tadi saya lihat cukup, tidak ada masalah, aman-aman saja. Mudah-mudahan ini lancar. Saya yakin bisa disalurkan dengan baik," kata Menteri Muhadjir.

Dia juga memantau penyaluran bansos di RW 08, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja. Untuk RW 08 disalurkan paket sembako sebanyak 1.133.

Laporan pengurus RW setempat terkait data penerima masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdaftar. Menurut Menteri Muhadjir, masih ada ruang untuk usulan penerima baru.

Namun harus dipastikan bahwa yang diberikan adalah yang terdampak Covid-19. Dan tidak ada tumpang tindih antara yang menerima bansos dari Pemprov DKI dan pemerintah pusat.

Menteri Muhadjir menuturkan, sesuai kesepakatan, pemerintah pusat menyalurkan bansos presiden untuk 1,3 juta kepala keluarga di Jakarta. Bila Pemprov DKI akan menyalurkan bansos dari anggarannya maka diminta melengkapi data guna menjaring warga yang belum terdaftar. 

"Nanti akan kita benahi persoalan data ini. Saya nanti minta pak mensos untuk benahi," katanya. 

Dalam menyalurkan bansos sembako, pemerintah memprioritaskan warga yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan, program bantuan sembako dan bantuan pemerintah provinsi. 

Bantuan disalurkan berdasarkan data warga membutuhkan yang dihimpun RT-RW setempat. 

"Karena data yang diluar DTKS ini kelompok yang harus mendapat perhatian. Terutama mereka yang sebelumnya tidak miskin tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Sehingga peluang mereka menerima bantuan itu kecil," terang Menteri Muhadjir.

"Justru yang kita perhatikan adalah data yang ada di lapangan. Karena DTKS ini sebagian besar sudah mendapatkan bantuan reguler dari pemerintah," tambahnya.