ASKARA - Di tengah penanganan virus corona (Covid-19), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama segera menetapkan kurikulum.

Misalnya, dengan memilih materi-materi esensial dan utama saja yang diberikan selama masa Pembelajaran Jajak Jauh (PJJ). Materi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan perlu bimbingan guru secara langsung sebaiknya ditiadakan. 

Materi yang diujikan dalam kenaikan kelas sebaiknya materi yang sudah dibahas sebelum  kebijakan belajar dari rumah. Dengan demikian tidak membebani siswa maupun guru. 

"KPAI merekomendasikan agar Kemdikbud mengeluarkan peraturan khusus tentang kurikulum dalam situasi darurat," ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan
Retno Listyarti dalam keterangan tertulis, Senin (27/4).

Implementasinya mirip saat kejadian gempa Palu dan Lombok beberapa waktu lalu, yakni sekolah memakai materi ajar sebelum bencana sebagai bahan untuk ujian kenaikan kelas.

Oleh sebab itu, Kemdikbud harus segera menetapkan kurikulum sekolah dalam kondisi darurat. Karena jika tidak segera, ketika Dinas Pendidikan menekan guru menyelesaikan kurikulum.

Maka secara otomatis para guru pasti akan menekan anak-anak didiknya untuk memenuhi tuntutan Dinas Pendidikan tersebut. "Anak yang akhirnya menjadi korban," ucap Retno. 

Dikatakannya para guru menyampaikan kepada KPAI bahwa mereka setiap hari wajib lapor hasil penilaian atau kinerja. Sehingga terpaksa menugaskan siswa setiap setiap hari juga sesuai jadwal bidang studi. 

Sebelumnya sampai, Kamis (23/4) KPAI sudah menerima 246 pengaduan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Banyaknya pengaduan berbanding lurus dengan hasil kajian bidang pendidikan KPAI tentang penerapan PJJ dengan jumlah responden mencapai 1.700 siswa. 

Keluhan di pengaduan KPAI terkait pembelajaran jarak jauh muncul dikarenakan keterbatasan kuota, peralatan yang tidak memadai untuk daring, tidak memiliki laptop atau komputer PC, dan beratnya berbagai tugas dengan limit waktu yang sempit.