ASKARA - Upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia semakin merata. Lebih dari 90 persen provinsi sudah melakukan refocusing dan realokasi APBD sebagai pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan virus corona di lingkungan pemerintah daerah.

Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri,  Moch. Ardian mengatakan, total sudah sekitar Rp 85 triliun yang dianggarkan oleh provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 

Anggaran itu juga digunakan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang secara ekonomi terdampak akibat kebijakan physical distancing. Jumlah ini merupakan data terakhir yang masuk pada tanggal 12 April 2020.

"Angka ini akan terus bertambah, karena saat ini data terhimpun masih 93,73 persen. Kami masih akan terus update terutama bagi daerah yang belum melapor," ujar Ardian, dalam keterangannya, Senin (13/4).

Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2020, yaitu agar seluruh kepala daerah melakukan percepatan pengutamaan, penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) atau realokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan.

Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengamanan sosial (social safety net).

Refocusing dan realokasi APBD dilakukan melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, para kepala daerah juga diinstruksikan agar mengimbau masyarakat tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid-19. 

"Namun, bagi yang terlanjur mudik agar melakukan isolasi mandiri dan melaksanakan protokol kesehatan," kata Ardian.

Kapuspen/Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menyampaikan data tersebut masih terus bergerak, dan beberapa daerah belum lapor.

"Kami masih tunggu. Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri secara aktif memberikan bimbingan kepada Pemda dalam melakukan re-alokasi APBD," ucap Bahtiar. 

"Demikian pula kami minta Pemda Provinsi secara aktif memberikan bimbingan kepada Pemda Kabupaten/Kota untuk lakukan realokasi. Beberapa daerah masih melakukan perhitungan. Dan jumlah realokasi terus bertambah," tambah Bahtiar.