ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, penyaluran dana desa sangat kecil sejauh ini. Sementara, masyarakat di perdesaan membutuhkan stimulan yang signifikan untuk menjaga daya beli di tengah pandemi virus corona.

Jokowi meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di bawah kepemimpinan Abdul Halim Iskandar bergerak cepat.

"Ini mungkin bisa secara masif dilakukan dan dijalankan dalam rangka skema dana desa. Dana desa bisa kita gunakan untuk dua hal, pertama untuk bansos warga yang terdampak dan yang kedua, program padat karya tunai di desa. Ini yang harus dipercepat," kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas tentang Percepatan Program Tunai Padat Karya melalui telekonferensi di Istana Bogor, Selasa (7/4).

Berdasarkan laporan yang diterima Jokowi, pada akhir Maret 2020 dana desa yang tersalurkan sangat kecil. Dana desa sendiri dianggarkan pada tahun sebesar Rp 28 triliun dan penyalurannya dilakukan dalam 4 tahap.

Tahap pertama disalurkan seharusnya Rp 28 triliun. Namun saat ini yang tersalurkan baru Rp 9,3 triliun.

"Artinya kalau dari total Rp 72 triliun baru 13 persen, masih kecil sekali. Saya minta dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar program padat karya tunai bisa betul-betul masif dan tepat sasaran," tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, program tersebut harus menjadi prioritas karena sangat berguna bagi keluarga miskin dan pengangguran.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan pelaksanaan padat karya tunai diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Menjaga jarak dan memakai masker sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak menganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19," tandas Jokowi. (jpnn)