ASKARA - Rencana tes massal virus corona kepada seluruh anggota DPR RI dan keluarga terus menuai kritik. Pasalnya, anggota dewan tersebut dinilai tidak mengutamakan masyarakat kecil yang lebih membutuhkan. 

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian mendesak DPR dan pemerintah membatalkan rencana pelaksanaan Rapid Test Covid-19 bagi anggota parlemen dan keluarganya.

"Sebaiknya rapid test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera," ujar Pipin, Selasa (24/3).

Menurut Pipin, dalam situasi bencana non-alam seperti ini dan masyarakat banyak yang khawatir seharusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan.

"Sebaiknya tunjukkan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silakan," ucapnya.

Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menegaskan kondisi sekarang alat tes di Indonesia masih terbatas. Pemerintahan harus punya prioritas yang jelas dan tanggungjawab dalam menangani persoalan wabah virus corona. 

"Saat ini kita butuh mengetes sebanyak mungkin rakyat yang rawan terpapar Covid-19. Itu yang harus diutamakan," tuturnya.

Sebelumnya, sebanyak 2.000 anggota DPR RI dan keluarganya akan menjalani tes virus corona. Tes itu direncanakan akan dilaksanakan pekan ini.

"Jumlah anggota Dewan 575. Kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2.000 keseluruhan, dengan pembantu dan driver barangkali," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kemarin.